DPR Desak Riau Darurat Kesehatan

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Asap Komisi II DPR prihatin atas banyaknya korban yang berjatuhan khususnya anak-anak dalam bencana kabut asap yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karena itu, Panja Asap mendesak pemerintahan agar Provinsi Riau ditetapkan sebagai daerah darurat kesehatan melihat banyaknya jumlah korban yang terdampak.

"Meninggal lagi satu orang anak berusia sembilan tahun bernama Ramadhani Lutfi di Pekanbaru hari ini, hasil rontgen paru parunya dipenuhi asap, bangsa berduka pemerintah diam saja," kata Ketua Panja Asap Komisi II DPR Lukman Edy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2015.

Menurut Anggota DPR asal Dapil Riau itu, ‎bencana asap sudah seperti gas beracun di Riau, bahkan mematikan tanpa rasa sakit. Jumlah korban di Riau sendiri menjadi yang terbanyak yakni sekitar 77.665 korban jiwa. Namun dia menyayangkan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek seperti menutup mata.

"Karena itu, kami mendesak menteri kesehatan untuk menyatakan Riau darurat kesehatan, dan mengambil langkah-langkah," tegas politikus asal PKB itu.

Kemudian, lanjutnya, dirinya meminta agar Menkes segera membagikan masker yang layak kepada seluruh masyarakat Riau secara merata. Melarang anak-anak untuk bermain diluar rumah, dan menutup ventilas-ventilasi rumah. Menyiapkan posko-posko pelayanan kesehatan di semua rumah sakit dan puskesmas, serta rumah-rumah pelayanan kesehatan, juga menyiapkan obat-obatan dan oksigen yang cukup.

"Serta, menggratiskan pengobatan kepada korban ISPA tanpa pengecualian," tuntut Lukman.

Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ebetnego Tarigan menduga, pembakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan tidak terlepas dengan Pilkada Serentak 2015. Hal itu guna mendapatkan dana lebih untuk mengkampanyekan dirinya jelang Pilkada.

"Kami sebenarnya sudah sering memberikan warning (peringatan) kepada pemerintah pusat dan daerah agar tidak mudah memberikan izin pembukaan lahan. Banyak izin yang tak layak, banyak yang tumpang tindih," kata Ebetnego.

Menurut Ebetnego, dalam proses pembukaan lahan dan memberikan perizininan bisa jadi tak lepas dari praktek korupsi. Apalagi sekarang jelang Pilkada, jumlah izin pembukaan lahan yang dikeluarkan itu naik.

"Maka ada kaitannya dengan dana politik. Karena para pengusaha tahu, anggaran paling murah untuk pembukaan lahan itu adalah dengan cara dibakar," duganya.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. Dia tak menampik jika para petahana saat ini sedang memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan dana sebesar-besarnya guna mempertahankan jabatannya disuatu daerah. Terlebih, momentumnya jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.

"Ini enggak bisa lepas dari pihak pertahana itu sendiri. Karena nggak mungkin para pengusaha meminta bantuan untuk pembukaan lahan kepada calon kepala daerah yang baru, karena dia nggak punya kekuasaan," ujar Emrus.

Oleh karena itu, Emrus mengharapkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah pusat agar mengecam sikap pertahana yang memanfaatkan jabatannya demi kepentingannya sendiri. Hal ini perlu ditelisik lebih mendalam agar Pilkada nanti tidak menghasilkan pemimpin daerah yang suka mengambil keuntungan pribadi.

"Harus menyentil para pertahana. Kita kawal dengan ketat mereka. Miris sekali, sekarang asap belum padam akibat mereka memberikan izin dengan mudahnya," pungkasnya.