Ini Alasan Jaksa Agung Lewat Pintu Samping Kantor Wapres
Rabu, 21 Oktober 2015 - 10:59 WIB
Ini Alasan Jaksa Agung Lewat Pintu Samping Kantor Wapres
A
A
A
JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan tentang alasannya keluar dari pintu samping Kantor Wakil Presiden (Wapres), Selasa 20 Oktober 2015.
Prasetyo menegaskan alasannya melalui pintu samping karena praktik untuk dilalui dari atau akan ke Kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca: Hindari Wartawan, Jaksa Agung Ngacir Lewat Pintu Samping)
Sebelum menghadap JK, pihaknya lebih dahulu menghadap Presiden Jokowi.
"Kenapa kemarin dipertanyakan. Yang paling praktis lewat (Pintu Samping) Wapres, ya kalau enggak ke Wapres kita lewat sini (Istana)," tutur Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 20 Oktober 2015 malam.
Menurut dia, hal biasa Presiden Jokowi memanggil jajaran kabinet, seperti dirinya kemarin.
"Saya kan pembantu presiden, dipanggil presiden ya tentunya," tandasnya.
Dia menegaskan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan dirinya di Istana kemarin siang tidak membahas kasus dugaan korupsi bantuan sosial dan bantuan daerah bawahan (BDB) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.
"Bahas banyak hal. Apa-apa yang dilakukan kejaksaan, termasuk dalam upaya untuk mendorong, mengamankan yang menjadi skala prioritas," tuturnya.
PILIHAN:
Menkumham Diminta Cabut SK Golkar Agung
Prasetyo menegaskan alasannya melalui pintu samping karena praktik untuk dilalui dari atau akan ke Kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca: Hindari Wartawan, Jaksa Agung Ngacir Lewat Pintu Samping)
Sebelum menghadap JK, pihaknya lebih dahulu menghadap Presiden Jokowi.
"Kenapa kemarin dipertanyakan. Yang paling praktis lewat (Pintu Samping) Wapres, ya kalau enggak ke Wapres kita lewat sini (Istana)," tutur Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 20 Oktober 2015 malam.
Menurut dia, hal biasa Presiden Jokowi memanggil jajaran kabinet, seperti dirinya kemarin.
"Saya kan pembantu presiden, dipanggil presiden ya tentunya," tandasnya.
Dia menegaskan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan dirinya di Istana kemarin siang tidak membahas kasus dugaan korupsi bantuan sosial dan bantuan daerah bawahan (BDB) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.
"Bahas banyak hal. Apa-apa yang dilakukan kejaksaan, termasuk dalam upaya untuk mendorong, mengamankan yang menjadi skala prioritas," tuturnya.
PILIHAN:
Menkumham Diminta Cabut SK Golkar Agung
(dam)
