Alasan PDIP Larang Anggota Fraksinya Tinggalkan Jakarta
Senin, 19 Oktober 2015 - 13:51 WIB
Alasan PDIP Larang Anggota Fraksinya Tinggalkan Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengakui, pemimpin Fraksi PDIP di DPR mengirimkan surat yang ditujukan kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota sampai tanggal 31 Oktober 2015.
Hal itu dilakukan dalam rangka mencermati perkembangan dan dinamika politik nasional menjelang peringatan satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Sebagai partai politik yang berada di dalam pemerintahan, tentu PDIP bertanggungjawab atas berbagai kemungkinan situasi dan kondisi politik yang berkembang menjelang satu tahun peringatan pemerintahan Jokowi-JK," ujar Basarah saat dihubungi wartawan, Senin (19/10/2015).
Selain itu, lanjut dia, seluruh anggota Fraksi PDIP juga diminta fokus untuk mencermati rapat pembahasan RAPBN agar sesuai dengan semangat Trisakti dan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.
Masing-masing anggota Poksi, jelas dia, diminta untuk mengadakan rapat secara khusus untuk membahas dan mencermati berbagai usulan dalam postur RAPBN.
"Agar benar-benar sesuai dan bermanfaat untuk penyelamatan ekonomi nasional yang sedang mengalami krisis akibat berbagai pengaruh ekonomi global saat ini," tandas Basarah.
PILIHAN:
Hindari Wartawan, Jaksa Agung Ngacir Lewat Pintu Samping
Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Nawacita Jadi Nawasiksa
Hal itu dilakukan dalam rangka mencermati perkembangan dan dinamika politik nasional menjelang peringatan satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Sebagai partai politik yang berada di dalam pemerintahan, tentu PDIP bertanggungjawab atas berbagai kemungkinan situasi dan kondisi politik yang berkembang menjelang satu tahun peringatan pemerintahan Jokowi-JK," ujar Basarah saat dihubungi wartawan, Senin (19/10/2015).
Selain itu, lanjut dia, seluruh anggota Fraksi PDIP juga diminta fokus untuk mencermati rapat pembahasan RAPBN agar sesuai dengan semangat Trisakti dan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.
Masing-masing anggota Poksi, jelas dia, diminta untuk mengadakan rapat secara khusus untuk membahas dan mencermati berbagai usulan dalam postur RAPBN.
"Agar benar-benar sesuai dan bermanfaat untuk penyelamatan ekonomi nasional yang sedang mengalami krisis akibat berbagai pengaruh ekonomi global saat ini," tandas Basarah.
PILIHAN:
Hindari Wartawan, Jaksa Agung Ngacir Lewat Pintu Samping
Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Nawacita Jadi Nawasiksa
(kri)
