Bela Negara Bisa Tangkal Gerakan Jaringan Teroris
Bela Negara Bisa Tangkal Gerakan Jaringan Teroris
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengapresiasi Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu terkait rencana penerapan program bela negara.
Sebanyak 100 juta orang akan direkrut untuk mengikuti program tersebut selama 10 tahun ke depan.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais, semangat Ryamizard merencanakan program tersebut sangat baik dan relevan dengan kondisi saat ini di tengah ancaman tradisional maupun nontradisional.
"Misalnya fenomena WNI direkrut jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, dan kasus-kasus di perbatasan," ujar Hanafi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan jangan sampai ide itu disalahpahami seperti konsep wajib militer. Hanafi menegaskan program bela negara berbeda dengan wajib militer.
Menurut dia, sebaiknya program bela negara bersifat wajib tuntas bagi para personel yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara.
Dengan begitu, kata dia, peserta bela negara tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan.
"Iya memang beda (wajib militer dan bela negara). Sebagai contoh, pegawai BUMN beberapa juga sudah mengadopsi konsep semacam ini dan outputnya bagus," ungkapnya.
Kemudian, kata Hanafi, harus ada kurikulum bela negara yang bisa mencakup umum dan khusus. (Baca: Menko Polhukam Tegaskan Bela Negara Bukan Wajib Militer)
Untuk Umum berkaitan dengan doktrin, wawasan nusantara, dan cara pengambilan keputusan strategis.
"Sementara yang khusus, terkait sesuai profesi yang jadi latar belakang peserta bela negara," cetusnya.
Dia juga mengatakan, konsep bela negara dapat diperkaya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan program 'Peace Corps'.
Menurut Hanafi, orientasi bela negara tidak sebatas pertahanan keamanan (hankam), tetapi juga punya relevansi untuk keperluan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Intinya, program bela negara jalan terus sambil terus disempurnakan," ucap Hanafi.
Sementara terkait pendanaan tentu Kemenhan dan Komisi I DPR kata dia, akan berembuk secara bersama.
Hanafi mengungkapkan sebelum melakukan uji coba pada pekan depan, program bela pernah disinggung di komisinya tapi tidak mendetail.
Namun, dia percaya Menhan telah mempersiapkan secara detail terkait baik dari segi anggaran serta hal lainnya agar program tersebut berjalan dengan lancar.
"Uji coba jalan dulu enggak papa. Saya yakin Menhan sudah menghitung kapasitas anggaran negara untuk bersiasat dengan program ini," ujar Hanafi.
PILIHAN:
Bareskrim Akan Periksa Komisioner KY
Sebanyak 100 juta orang akan direkrut untuk mengikuti program tersebut selama 10 tahun ke depan.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais, semangat Ryamizard merencanakan program tersebut sangat baik dan relevan dengan kondisi saat ini di tengah ancaman tradisional maupun nontradisional.
"Misalnya fenomena WNI direkrut jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, dan kasus-kasus di perbatasan," ujar Hanafi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan jangan sampai ide itu disalahpahami seperti konsep wajib militer. Hanafi menegaskan program bela negara berbeda dengan wajib militer.
Menurut dia, sebaiknya program bela negara bersifat wajib tuntas bagi para personel yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara.
Dengan begitu, kata dia, peserta bela negara tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan.
"Iya memang beda (wajib militer dan bela negara). Sebagai contoh, pegawai BUMN beberapa juga sudah mengadopsi konsep semacam ini dan outputnya bagus," ungkapnya.
Kemudian, kata Hanafi, harus ada kurikulum bela negara yang bisa mencakup umum dan khusus. (Baca: Menko Polhukam Tegaskan Bela Negara Bukan Wajib Militer)
Untuk Umum berkaitan dengan doktrin, wawasan nusantara, dan cara pengambilan keputusan strategis.
"Sementara yang khusus, terkait sesuai profesi yang jadi latar belakang peserta bela negara," cetusnya.
Dia juga mengatakan, konsep bela negara dapat diperkaya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan program 'Peace Corps'.
Menurut Hanafi, orientasi bela negara tidak sebatas pertahanan keamanan (hankam), tetapi juga punya relevansi untuk keperluan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Intinya, program bela negara jalan terus sambil terus disempurnakan," ucap Hanafi.
Sementara terkait pendanaan tentu Kemenhan dan Komisi I DPR kata dia, akan berembuk secara bersama.
Hanafi mengungkapkan sebelum melakukan uji coba pada pekan depan, program bela pernah disinggung di komisinya tapi tidak mendetail.
Namun, dia percaya Menhan telah mempersiapkan secara detail terkait baik dari segi anggaran serta hal lainnya agar program tersebut berjalan dengan lancar.
"Uji coba jalan dulu enggak papa. Saya yakin Menhan sudah menghitung kapasitas anggaran negara untuk bersiasat dengan program ini," ujar Hanafi.
PILIHAN:
Bareskrim Akan Periksa Komisioner KY
(dam)
Explore More