Gelar Munas ke-10, FKPPI Siap Perkokoh Bela Negara
loading...
Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo mengatakan Munas bukan sekadar untuk pergantian kepengurusan, melainkan juga untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh FKPPI dalam bela negara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 di Hotel Sultan, Jakarta pada 20-22 Desember 2021 mendatang. Salah satu tujuannya untuk memperkokoh FKPPI dalam bela negara .
Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo mengatakan Munas bukan sekadar untuk pergantian kepengurusan, melainkan juga untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh FKPPI dalam bela negara.
"Karena FKPPI ini adalah anak-anak dari para pejuang pendiri bangsa ini. Oleh karena itu inti dasar dari FKPPI atau dasar ber-FKPPI itu adalah berbela negara," ujarnya di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, (16/12/2021).
Berbela negara, kata Pontjo, yakni membela negara dari ancaman-ancaman yang bentuknya kini sangat kompleks. Ancaman terhadap negara sekarang ini berbeda dengan ancaman terhadap negara 76 tahun yang lalu, yakni agresi militer.
"Sekarang ini kompleks, sehingga perlu peran seluruh elemen bangsa dalam membela negara," jelasnya.
Salah satu contohnya, lanjut Pontjo yakni vaksinasi untuk melawan pandemi Covid-19. Banyak kendala yang dialami pemerintah dalam menggalakan vaksinasi sehingga harus menerjunkan TNI dan Polri.Ruang ruang seperti itu menurut dia harus dibantu dan diisi salah satunya oleh FKPPI.
Lebih jauh Pontjo mengatakan FKPPI memiliki kekuatan yang besar yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengisi kekosongan bela negara. Banyak kader FKPPI yang duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan pimpinan masyarakat.
"Kekuatan real ini yang harus kita reorganize untuk kepentingan bela negara. Itulah yang perlu kita rumuskan dalam Munas ke-10 nanti," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKPPI Anna R Legawati mengatakan bahwa Munas akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Rencananya Munas juga akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baca juga: HUT ke-43, FKPPI Konsolidasi untuk Optimalkan Pengabdian Pada Negara
"Dalam menjaga protokol kesehatan maka yang diundang yakni hanya 34 pengurus daerah, yang setiap daerah dua orang, lalu ada dewan pakar, dewan pembina dan pengurus pusat, ada juga yang hadir secara online," pungkasnya.
Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo mengatakan Munas bukan sekadar untuk pergantian kepengurusan, melainkan juga untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh FKPPI dalam bela negara.
"Karena FKPPI ini adalah anak-anak dari para pejuang pendiri bangsa ini. Oleh karena itu inti dasar dari FKPPI atau dasar ber-FKPPI itu adalah berbela negara," ujarnya di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, (16/12/2021).
Berbela negara, kata Pontjo, yakni membela negara dari ancaman-ancaman yang bentuknya kini sangat kompleks. Ancaman terhadap negara sekarang ini berbeda dengan ancaman terhadap negara 76 tahun yang lalu, yakni agresi militer.
"Sekarang ini kompleks, sehingga perlu peran seluruh elemen bangsa dalam membela negara," jelasnya.
Salah satu contohnya, lanjut Pontjo yakni vaksinasi untuk melawan pandemi Covid-19. Banyak kendala yang dialami pemerintah dalam menggalakan vaksinasi sehingga harus menerjunkan TNI dan Polri.Ruang ruang seperti itu menurut dia harus dibantu dan diisi salah satunya oleh FKPPI.
Lebih jauh Pontjo mengatakan FKPPI memiliki kekuatan yang besar yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengisi kekosongan bela negara. Banyak kader FKPPI yang duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan pimpinan masyarakat.
"Kekuatan real ini yang harus kita reorganize untuk kepentingan bela negara. Itulah yang perlu kita rumuskan dalam Munas ke-10 nanti," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKPPI Anna R Legawati mengatakan bahwa Munas akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Rencananya Munas juga akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baca juga: HUT ke-43, FKPPI Konsolidasi untuk Optimalkan Pengabdian Pada Negara
"Dalam menjaga protokol kesehatan maka yang diundang yakni hanya 34 pengurus daerah, yang setiap daerah dua orang, lalu ada dewan pakar, dewan pembina dan pengurus pusat, ada juga yang hadir secara online," pungkasnya.
(kri)
Explore More