Yusril Kritik PDIP Soal Minta Maaf ke Bung Karno
Minggu, 11 Oktober 2015 - 20:28 WIB
Yusril Kritik PDIP Soal Minta Maaf ke Bung Karno
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusulkan negara untuk meminta maaf kepada Presiden RI pertama Soekarno.
Dia heran PDIP terus mewacanakan ini. Padahal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menjabat sebagai Presiden. Apalagi, sambung dia, permintaan maaf itu merupakan kewenangan pemerintah.
"Berwacana terus soal minta maaf ini mengesankan pemerintah yang dikuasai PDIP ini tidak mengerti apa yang harus dilakukan sebagai Pemerintah. Sudah jadi partai berkuasa tapi masih merasa seperti berada di luar lingkaran kekuasaan," kata Yusril melalui pesan singkat kepada Sindonews, Minggu (11/10/2015).
Dia menambahkan, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara saat ini yang juga berasal dari PDIP memiliki kewenangan atas hal tersebut.
Yusril berharap Jokowi segera mengambil keputusan untuk mengakhiri polemik itu.
"Presiden adalah decision maker (pembuat keputusan), karena itu ambil saja keputusan dan berhentilah berwacana agar suatu masalah selesai dan selanjutnya fokus untuk menyelesaikan masalah lain yang dihadapi bangsa dan negara ini," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengusulkan agar negara menyampaikan maaf ke Soekarno dan keluarga.
Pemerintah dianggapnya perlu meminta maaf lantaran telah mencabut kekuasaan Presiden pertama RI Soekarno melalui TAP MPRS XXXIII tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967, lantaran dituduh telah mendukung G30S/PKI.
PILIHAN:
Gayus Lagi, Gayus Lagi
Ada Skenario di Balik Revisi UU KPK
Dia heran PDIP terus mewacanakan ini. Padahal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menjabat sebagai Presiden. Apalagi, sambung dia, permintaan maaf itu merupakan kewenangan pemerintah.
"Berwacana terus soal minta maaf ini mengesankan pemerintah yang dikuasai PDIP ini tidak mengerti apa yang harus dilakukan sebagai Pemerintah. Sudah jadi partai berkuasa tapi masih merasa seperti berada di luar lingkaran kekuasaan," kata Yusril melalui pesan singkat kepada Sindonews, Minggu (11/10/2015).
Dia menambahkan, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara saat ini yang juga berasal dari PDIP memiliki kewenangan atas hal tersebut.
Yusril berharap Jokowi segera mengambil keputusan untuk mengakhiri polemik itu.
"Presiden adalah decision maker (pembuat keputusan), karena itu ambil saja keputusan dan berhentilah berwacana agar suatu masalah selesai dan selanjutnya fokus untuk menyelesaikan masalah lain yang dihadapi bangsa dan negara ini," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengusulkan agar negara menyampaikan maaf ke Soekarno dan keluarga.
Pemerintah dianggapnya perlu meminta maaf lantaran telah mencabut kekuasaan Presiden pertama RI Soekarno melalui TAP MPRS XXXIII tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967, lantaran dituduh telah mendukung G30S/PKI.
PILIHAN:
Gayus Lagi, Gayus Lagi
Ada Skenario di Balik Revisi UU KPK
(dam)
