Demokrat Dukung Revisi UU Jika Menguatkan KPK
Kamis, 08 Oktober 2015 - 13:22 WIB
Demokrat Dukung Revisi UU Jika Menguatkan KPK
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Demokrat akan mendukung revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tujuannya memperkuat posisi lembaga antikorupsi itu.
"Demokrat adalah fraksi, namun memang, mempunyai pemikiran yang tepat. Bila terjadi revisi, maka dalam posisi untuk menguatkan KPK, buka melemahkan," ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Agus menilai, selama ini tugas KPK yang paling penting adalah dalam hal penindakan. Ke depan, KPK juga harus diperkuat dengan pencegahan. Sehingga, tentunya secara konstruktif revisi UU KPK harus memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran KPK.
"Revisi ini dilakukan, tapi tidak ada pelemahan namun penguatan," ucapnya.
Agus menambahkan, untuk saat ini Fraksi Demokrat belum ikut menandatangai dan mengusulkan RUU tersebut. Namun, bila usulan tersebut dibahas terus menerus dan konstrukutif di DPR maka sifatnya akan menjadi demokratis, musyawarah, dan sebagainya.
"Jika menjadi RUU usulan DPR pasti Demokrat akan ada di dalamnya," tandas Agus.
PILIHAN:
Masinton Lengkapi Berkas Laporan untuk Kuasa Hukum RJ Lino
2 Pegawai BPK Dipanggil KPK Terkait Kasus Dermaga Sabang
"Demokrat adalah fraksi, namun memang, mempunyai pemikiran yang tepat. Bila terjadi revisi, maka dalam posisi untuk menguatkan KPK, buka melemahkan," ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Agus menilai, selama ini tugas KPK yang paling penting adalah dalam hal penindakan. Ke depan, KPK juga harus diperkuat dengan pencegahan. Sehingga, tentunya secara konstruktif revisi UU KPK harus memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran KPK.
"Revisi ini dilakukan, tapi tidak ada pelemahan namun penguatan," ucapnya.
Agus menambahkan, untuk saat ini Fraksi Demokrat belum ikut menandatangai dan mengusulkan RUU tersebut. Namun, bila usulan tersebut dibahas terus menerus dan konstrukutif di DPR maka sifatnya akan menjadi demokratis, musyawarah, dan sebagainya.
"Jika menjadi RUU usulan DPR pasti Demokrat akan ada di dalamnya," tandas Agus.
PILIHAN:
Masinton Lengkapi Berkas Laporan untuk Kuasa Hukum RJ Lino
2 Pegawai BPK Dipanggil KPK Terkait Kasus Dermaga Sabang
(kri)
