Pansus Pelindo Tak Membidik Pejabat Tertentu
Selasa, 06 Oktober 2015 - 19:36 WIB
Pansus Pelindo Tak Membidik Pejabat Tertentu
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan penyelidikan di PT Pelindo oleh DPR dinilai untuk memperbaiki sistem tata kelola badan usaha milik negara (BUMN).
Pembentuan pansus dinilai bukan untuk membidik penjabat tertentu. "Pansus tidak menyasar orang per orang. Apa yang jadi sasaran kami adalah tata kelola BUMN, khusunya Pelindo II sebagai salah satu gerbang Indonesia," ujar Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Masinton mengatakan, tata kelola Pelindo II yang akan diselidiki pansus terkait prosedur manajemen yang perlu dibuka secara transparan.
Setelah terbentuk, kata dia, pansus segera bekerja dengan melakukan verifikasi laporan kasus yang diterima oleh DPR.
Salah satunya mengenai perpanjangan kontrak kerja sama antara PT Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) untuk pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT).
"Terkait perpanjangan kontrak anak perusahaan di Hong Kong dan praktik menyimpang di sana (Pelindo II) akan kami dalami. Pokoknya yang penting pansus tidak menyasar orang perorang," kata Masinton.
PILIHAN:
KPK Akan Gelar Perkara Dua Kasus di Sumatera Utara
Pembentuan pansus dinilai bukan untuk membidik penjabat tertentu. "Pansus tidak menyasar orang per orang. Apa yang jadi sasaran kami adalah tata kelola BUMN, khusunya Pelindo II sebagai salah satu gerbang Indonesia," ujar Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Masinton mengatakan, tata kelola Pelindo II yang akan diselidiki pansus terkait prosedur manajemen yang perlu dibuka secara transparan.
Setelah terbentuk, kata dia, pansus segera bekerja dengan melakukan verifikasi laporan kasus yang diterima oleh DPR.
Salah satunya mengenai perpanjangan kontrak kerja sama antara PT Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) untuk pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT).
"Terkait perpanjangan kontrak anak perusahaan di Hong Kong dan praktik menyimpang di sana (Pelindo II) akan kami dalami. Pokoknya yang penting pansus tidak menyasar orang perorang," kata Masinton.
PILIHAN:
KPK Akan Gelar Perkara Dua Kasus di Sumatera Utara
(dam)
