Kejaksaan Tak Bisa Berantas Korupsi kalau Begini Caranya
Senin, 05 Oktober 2015 - 07:58 WIB
Kejaksaan Tak Bisa Berantas Korupsi kalau Begini Caranya
A
A
A
JAKARTA - Kekalahan dalam praperadilan yang dialami Kejaksaan Agung (Kejagung), harus dijadikan pelajaran untuk tidak terluang. Pasalnya, jika Kejagung terus kalah dalam praperadilan, maka akan banyak tersangka yang mengajukan gugatan.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai, para Jaksa harus lebih awas dan hati-hati dalam menangani kasus-kasus yang ada, khususnya kasus korupsi. Hal itu dilakukan agar ke depan, Kejagung tak lagi kalah dalam praperadilan.
"Jika Jaksa tidak cermat dan teliti, dikhawatirkan banyak tersangka yang mengajukan praperadilan dan mereka akan dimenangkan di pengadilan," ujar Masinton kepada Sindonews, Minggu 4 Oktober 2015.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Kejaksaan tidak bisa memberantas korupsi dengan cara serampangan dan ugal-ugalan.
"Seperti adanya penetapan status hukum seseorang yang dianggap tidak cermat dan tidak teliti. Serta pembacaan izin penggeledahan yang salah oleh Jaksa," tandas Masinton.
Seperti diketahui, Kejaksaan telah mengalami dua kali kekalahan dalam gugatan praperadilan. Pertama gugatan yang diajukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Kemudian yang kedua, Kejagung kalah dari gugatan yang diajukan oleh PT Victoria Sekurities Indonesia (PT VSI).
Dalam kasus Dahlan Iskan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kalah dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 4 Agustus 2015, lalu.
Hakim menilai, Kejati DKI tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, sebagai tersangka dalam proyek dugaan korupsi gardu listrik.
Sementara, dalam kasus cessie Victoria. Hakim menilai izin penggeledahan yang diberikan hanya di dua tempat, yaitu di kantor PT VSI di Senayan City lantai 9 dan kantor Victoria Securities Jalan Asia Afrika. Namun Kejagung juga melakukan penggeledahan di tempat lain.
Pilihan:
PKS Prediksi Indonesia Akan Alami Tiga Krisis
Jokowi Dituding Cari Popularitas lewat BBM, PDIP Meradang
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai, para Jaksa harus lebih awas dan hati-hati dalam menangani kasus-kasus yang ada, khususnya kasus korupsi. Hal itu dilakukan agar ke depan, Kejagung tak lagi kalah dalam praperadilan.
"Jika Jaksa tidak cermat dan teliti, dikhawatirkan banyak tersangka yang mengajukan praperadilan dan mereka akan dimenangkan di pengadilan," ujar Masinton kepada Sindonews, Minggu 4 Oktober 2015.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Kejaksaan tidak bisa memberantas korupsi dengan cara serampangan dan ugal-ugalan.
"Seperti adanya penetapan status hukum seseorang yang dianggap tidak cermat dan tidak teliti. Serta pembacaan izin penggeledahan yang salah oleh Jaksa," tandas Masinton.
Seperti diketahui, Kejaksaan telah mengalami dua kali kekalahan dalam gugatan praperadilan. Pertama gugatan yang diajukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Kemudian yang kedua, Kejagung kalah dari gugatan yang diajukan oleh PT Victoria Sekurities Indonesia (PT VSI).
Dalam kasus Dahlan Iskan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kalah dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 4 Agustus 2015, lalu.
Hakim menilai, Kejati DKI tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, sebagai tersangka dalam proyek dugaan korupsi gardu listrik.
Sementara, dalam kasus cessie Victoria. Hakim menilai izin penggeledahan yang diberikan hanya di dua tempat, yaitu di kantor PT VSI di Senayan City lantai 9 dan kantor Victoria Securities Jalan Asia Afrika. Namun Kejagung juga melakukan penggeledahan di tempat lain.
Pilihan:
PKS Prediksi Indonesia Akan Alami Tiga Krisis
Jokowi Dituding Cari Popularitas lewat BBM, PDIP Meradang
(maf)
