Pemerintah Perlu Ajak Personel TNI-Polri Kawal Jamaah Haji RI
Rabu, 30 September 2015 - 22:13 WIB
Pemerintah Perlu Ajak Personel TNI-Polri Kawal Jamaah Haji RI
A
A
A
JAKARTA - Insiden Mina yang terjadi pada puncak ibadah haji di Tanah Suci Mekkah memberikan pelajaran tersendiri bagi tim pengawas haji dari DPR.
Ketua Tim Pengawas Haji DPR Fahri Hamzah menilai, anggota pengawas haji yang dibentuk Pemerintah Indonesia masih kurang dalam melakukan pelayanan dan menyelesaikan permasalahan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Guna mengantisipasi hal-hal luar biasa seperti cuaca ekstrim di Arab Saudi dan insiden yang terjadi akibat kesalahan manusia, Fahri menyarankan, agar pemerintah memperbanyak personel TNI dan Kepolisian menjadi pengawas haji.
"Di Arab Saudi itu cuacanya sangat ekstrim panasnya bisa sampai 50 derajat," kata Fahri dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015).
"Di Indonesia paling panas 32 derajat orang sudah sangat kepanasan. Kalau petugas haji sama seperti kita orang-orang biasa ya repot. Harus orang yang siap siaga seperti TNI-Polri yang siap ditempatkan di mana saja," imbuhnya.
Berkaca pada insiden Mina yang merenggut nyawa puluhan jamaah haji asal Indonesia dan ratusan lainnya dari seluruh penjuru dunia, unsur TNI atau Polri juga dapat diandalkan dalam memobilisir dan menggerakkan massa jamaah haji.
Dengan jumlah kuota jamaah haji mencapai 200 ribu orang, Indonesia membutuhkan petugas yang berasal dari kalangan nonsipil. "Jamaah kita yang terbanyak di dunia. Untuk menggerakkan ratusan ribu jamaah haji itu, kita butuh sosok yang tidak sekadar orang sipil," kata Wakil Ketua DPR itu.
Dalam kesempatan itu, Fahri juga meminta Amirul Hajj Indonesia untuk memastikan keselamatan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Hal itu menurut dia, karena 65 persen jamaah haji asal Indonesia merupakan orang berusia lanjut lantaran telah menunggu antrean haji sekitar 10-20 tahun.
"Amirul Hajj harus kerja seperti berangkat perang, kalau dilihat medannya (di Arab Saudi) seperti memimpin pasukan yang jumlahnya 200 ribu orang dan semuanya harus selamat dengan strategi pengamanan yang luar biasa," ujarnya.
Pilihan:
DPR Setuju Dana Tambahan Rp37 Triliun untuk Alutsista TNI
Ketua Tim Pengawas Haji DPR Fahri Hamzah menilai, anggota pengawas haji yang dibentuk Pemerintah Indonesia masih kurang dalam melakukan pelayanan dan menyelesaikan permasalahan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Guna mengantisipasi hal-hal luar biasa seperti cuaca ekstrim di Arab Saudi dan insiden yang terjadi akibat kesalahan manusia, Fahri menyarankan, agar pemerintah memperbanyak personel TNI dan Kepolisian menjadi pengawas haji.
"Di Arab Saudi itu cuacanya sangat ekstrim panasnya bisa sampai 50 derajat," kata Fahri dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015).
"Di Indonesia paling panas 32 derajat orang sudah sangat kepanasan. Kalau petugas haji sama seperti kita orang-orang biasa ya repot. Harus orang yang siap siaga seperti TNI-Polri yang siap ditempatkan di mana saja," imbuhnya.
Berkaca pada insiden Mina yang merenggut nyawa puluhan jamaah haji asal Indonesia dan ratusan lainnya dari seluruh penjuru dunia, unsur TNI atau Polri juga dapat diandalkan dalam memobilisir dan menggerakkan massa jamaah haji.
Dengan jumlah kuota jamaah haji mencapai 200 ribu orang, Indonesia membutuhkan petugas yang berasal dari kalangan nonsipil. "Jamaah kita yang terbanyak di dunia. Untuk menggerakkan ratusan ribu jamaah haji itu, kita butuh sosok yang tidak sekadar orang sipil," kata Wakil Ketua DPR itu.
Dalam kesempatan itu, Fahri juga meminta Amirul Hajj Indonesia untuk memastikan keselamatan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Hal itu menurut dia, karena 65 persen jamaah haji asal Indonesia merupakan orang berusia lanjut lantaran telah menunggu antrean haji sekitar 10-20 tahun.
"Amirul Hajj harus kerja seperti berangkat perang, kalau dilihat medannya (di Arab Saudi) seperti memimpin pasukan yang jumlahnya 200 ribu orang dan semuanya harus selamat dengan strategi pengamanan yang luar biasa," ujarnya.
Pilihan:
DPR Setuju Dana Tambahan Rp37 Triliun untuk Alutsista TNI
(maf)
