Penjelasan Politikus Golkar Soal Tunjangan Anggota DPR
Jum'at, 18 September 2015 - 17:47 WIB
Penjelasan Politikus Golkar Soal Tunjangan Anggota DPR
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Golkar Misbakhun mengatakan, setiap awal siklus pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) sudah menjadi kebiasaan setiap lembaga dan kementerian melakukan penyesuaian anggaran yang akan dibelanjakan pada tahun berikutnya.
Penyesuaian anggaran yang dibuat oleh lembaga dan kementerian tersebut, kata Misbakhun, mengacu pada asas kewajaran dan ketersediaan anggaran negara yang ada.
"Biasanya disesuaikan dengan laju inflasi, sehingga belanja setiap lembaga dan kementerian secara proyek tidak mengalami penurunan nilai ekonominya," ujar Misbakhun saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Maka itu menurutnya, usulan kenaikan tunjangan Anggota DPR yang saat ini sedang menjadi usulan dalam pembahasan RAPBN 2016 merupakan sebuah siklus penyesuaian penyusunan anggaran yang disusun Sekretariat DPR.
"Memang secara kelembagaan mempunyai tugas untuk melakukan hal tersebut. Besaran jumlah penyesuaiannya juga didasarkan pada kewajaran dan ketersediaan anggaran negara yang ada," tandasnya.
Pilihan:
Operasi Militer Dimungkinkan untuk Bebaskan 2 WNI
Penyesuaian anggaran yang dibuat oleh lembaga dan kementerian tersebut, kata Misbakhun, mengacu pada asas kewajaran dan ketersediaan anggaran negara yang ada.
"Biasanya disesuaikan dengan laju inflasi, sehingga belanja setiap lembaga dan kementerian secara proyek tidak mengalami penurunan nilai ekonominya," ujar Misbakhun saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Maka itu menurutnya, usulan kenaikan tunjangan Anggota DPR yang saat ini sedang menjadi usulan dalam pembahasan RAPBN 2016 merupakan sebuah siklus penyesuaian penyusunan anggaran yang disusun Sekretariat DPR.
"Memang secara kelembagaan mempunyai tugas untuk melakukan hal tersebut. Besaran jumlah penyesuaiannya juga didasarkan pada kewajaran dan ketersediaan anggaran negara yang ada," tandasnya.
Pilihan:
Operasi Militer Dimungkinkan untuk Bebaskan 2 WNI
(maf)
