Pemerintah Diminta Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR
Pemerintah Diminta Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus meminta Menteri Keuangan (Menkeu) membatalkan usulan kenaikan tunjangan Anggota DPR.
Hal itu diungkapkan Lucius menanggapi permintaan para anggota dewan yang mengajukan proposal penambahan anggaran tunjangan kepada pemerintah.
Permintaan itu telah disetujui Kemenkeu melalui Surat Menkeu Nomor S 520/MK.02/2015. "Menkeu tak perlu mendukung rencana bruk DPR," kata Lucius saat dihubungi Sindonews, Rabu (16/9/2015).
Lebih lanjut lucius meminta para Anggota DPR untuk sadar diri, di tengah kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah, negara harus melakukan berbagai penghematan.
Baginya, menyetujui proposal kenaikan anggaran bagi Anggota DPR sama artinya pemerintah melakukan pemborosan uang negara yang dipungut dari pajak rakyat.
"DPR seharusnya menyadari ini sebelum mereka merencanakan kenaikan anggaran," tandas Lucius.
Pilihan:
Golkar Ical Tolak Wacana Kocok Ulang Pemimpin DPR
Hal itu diungkapkan Lucius menanggapi permintaan para anggota dewan yang mengajukan proposal penambahan anggaran tunjangan kepada pemerintah.
Permintaan itu telah disetujui Kemenkeu melalui Surat Menkeu Nomor S 520/MK.02/2015. "Menkeu tak perlu mendukung rencana bruk DPR," kata Lucius saat dihubungi Sindonews, Rabu (16/9/2015).
Lebih lanjut lucius meminta para Anggota DPR untuk sadar diri, di tengah kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah, negara harus melakukan berbagai penghematan.
Baginya, menyetujui proposal kenaikan anggaran bagi Anggota DPR sama artinya pemerintah melakukan pemborosan uang negara yang dipungut dari pajak rakyat.
"DPR seharusnya menyadari ini sebelum mereka merencanakan kenaikan anggaran," tandas Lucius.
Pilihan:
Golkar Ical Tolak Wacana Kocok Ulang Pemimpin DPR
(maf)
Explore More