Kenaikan Tunjangan DPR Merupakan Rencana Pemerintah

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, bahwa pemerintahlah yang merencanakan kenaikan tunjangan kepada anggota dewan. Contohnya seperti program remunerasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Menurut Fahri, kenaikan tunjangan itu pun telah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Maka itu Fahri mengatakan, DPR mengaku tidak tahu terkait ada kenaikan tunjangan itu.

"Anda harus tahu, bahwa yang merencakan anggaran itu adalah eksekutif (pemerintah)," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

"Remunerasi itu bukan program DPR, tapi program pemerintah, kan tadi saya bilang. Republik ini yang mutusin Menteri Keuangan, DPR enggak tahu-menahu, saya juga kaget, kaget kenapa kalian ramai," imbuhnya.

Kemudian lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihaknya mengaku tidak memahami bagaimana proses adanya kenaikan tunjangan tersebut. Fahri pun heran, bahwasannya DPR selalu disalahkan.

"Kita juga enggak mengerti juga, uang itu ada di mana? Dikasihinya, dikasih sekian, kita terima. Kenapa DPR selalu kena? Makanya ini saya mau muter mindsetnya biar enggak keliru gituloh," ucap Fahri.

Pilihan:

Golkar Ical Tolak Wacana Kocok Ulang Pemimpin DPR