DPR Minta Proses PAW 3 Menteri Jokowi Dipercepat
DPR Minta Proses PAW 3 Menteri Jokowi Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar tiga Menteri Kabinet Kerja yakni Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang disebut-sebut merangkap jabatan sebagai anggota DPR segera dipercepat proses pergantian antar waktu (PAW).
Pasalnya menurut dia, kekosongan anggota dapat menimbulkan tersumbatnya aspirasi dari daerah pemilihan yang bersangkutan, atau aspirasi masyarakat secara umum. Bukan hanya itu, jika dilihat dari sisi hukum, rangkap jabatan juga melanggar.
"Saya mengimbau proses itu dipercepat, atau diperjelas statusnya, enggak boleh rangkap jabtan, bukan soal etika saja, tapi hukum, misal double budgeting. Saya imbau karena itu otoritasnya di mereka masing-masing jadi agar dipercepat," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, memang pasti akan ada kendala dalam proses PAW. Namun, Fahri mengimbau agar tetap dipercepat proses pergantian anggota dewan tersebut agar tidak ada lagi pertanyaan dari publik terkait hal tersebut.
"Jadi harus diperjelas statusnya. PAW itukan yang bersangkutan mengundurkan diri ke DPR supaya administrasi dihentikan. Di DPP diproses surat DPP ke KPU telah berhenti dan diproses suratnya ke Kemensesneg. Lalu ditembuskan ke DPR untuk pengumuman PAW dan DPR memulai admisnistrasi keuangan anggota baru," tandasnya.
PILIHAN:
Fahri Heran Pertemuan Setya-Trump Masih Dipermasalahkan
Sambangi KPK, Kabareskrim Silaturahmi dengan Ruki Cs
Pasalnya menurut dia, kekosongan anggota dapat menimbulkan tersumbatnya aspirasi dari daerah pemilihan yang bersangkutan, atau aspirasi masyarakat secara umum. Bukan hanya itu, jika dilihat dari sisi hukum, rangkap jabatan juga melanggar.
"Saya mengimbau proses itu dipercepat, atau diperjelas statusnya, enggak boleh rangkap jabtan, bukan soal etika saja, tapi hukum, misal double budgeting. Saya imbau karena itu otoritasnya di mereka masing-masing jadi agar dipercepat," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, memang pasti akan ada kendala dalam proses PAW. Namun, Fahri mengimbau agar tetap dipercepat proses pergantian anggota dewan tersebut agar tidak ada lagi pertanyaan dari publik terkait hal tersebut.
"Jadi harus diperjelas statusnya. PAW itukan yang bersangkutan mengundurkan diri ke DPR supaya administrasi dihentikan. Di DPP diproses surat DPP ke KPU telah berhenti dan diproses suratnya ke Kemensesneg. Lalu ditembuskan ke DPR untuk pengumuman PAW dan DPR memulai admisnistrasi keuangan anggota baru," tandasnya.
PILIHAN:
Fahri Heran Pertemuan Setya-Trump Masih Dipermasalahkan
Sambangi KPK, Kabareskrim Silaturahmi dengan Ruki Cs
(kri)
Explore More