Lahirkan Lima Poin Deklarasi
A
A
A
MAKASSAR - ASEAN Mayors Forum (AMF) 2015 diakhiri dengan Deklarasi Makassar dan penandatanganan batu prasasti di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin sore.
Penandatanganan dilakukan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama 20 wali kota lain mewakili 10 negara se-Asia Tenggara. Deklarasi tersebut terdiri atas lima poin penting, yaitu memperkuat pemerintah lokal, membuat jaringan antarkota ASEAN, melakukan standardisasi dan sertifikasi kota se-ASEAN, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan untuk semua, dan membentuk Sekretariat ASEAN Mayors.
”Kami, para wali kota, bersepakat memilih Kota Makassar sebagai sekretariat wali kota se-ASEAN. Nantinya kami akan membahas semua kepentingan banyak orang (m-asyarakat),” ucap Danny, sapaan akrab Wali Kota Makassar. Danny menambahkan, para wali kota se-ASEAN itu juga akan segera membahas kerja sama baru, seperti membentuk bank ASEAN dan universitas ASEAN.
Hal ini sebagai bentuk implementasi pertemuan AMF di Four Point Hotel by Sheraton, Makassar. Kelima poin penting itu diharapkan bisa menjadi kekuatan kota-kota se-ASEAN menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Desember mendatang. ”Hasil ini akan saya sampaikan kepada Pak Presiden (Joko Widodo) agar beliau tahu inilah keinginan para wali kota se-ASEAN.
Begitu juga dengan wali kota negara lainnya harus bisa menyampaikan itu kepada pemerintah pusatnya,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pasific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan AMF 2015 tersebut akan sangat membantu daerah untuk lebih maju.
Menurutnya, ASEAN harus melibatkan pemerintah lokal dan menciptakan pemerintahan yang baik. Begitu juga pemerintah kota harus diberikan otoritas lebih dalam melakukan kebijakan finansial dan regulasi. ”Selain itu, juga meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang komunitas ASEAN, karena masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu ASEAN Community,” kata Bernadia.
Bernadia juga mengingatkan agar pemerintah kota memiliki perencanaan yang baik dalam menghadapi MEA. Begitu juga pembangunan ASEAN harus difokuskan kepada pembangunan manusia. Wali Kota Seberang Perai Malaysia atau Municipal President of Municipal Council of Seberang Perai, Penang, Dato Maimunah Mohd Sharif menilai bahwa MEA adalah momen yang sangat bagus untuk kemajuan Asia Tenggara.
Momen ini adalah kesempatan bagi kota di ASEAN untuk memiliki daya saing. ”Setiap kota harus melihat MEA sebagai peluang ketimbang memikirkan tantangannya. Dengan pertemuan ini pula, peluang kerja sama antara kota di Indonesia dan kota di Malaysia akan sangat mudah terjalin, termasuk menciptakan smart city di kota lainnya,” tambah dia.
Dino Patti Jalal, mantan wakil menteri luar negeri, mengatakan bahwa AMF harus mendesak ASEAN untuk menyejahterakan masyarakatnya. ”Tidak boleh ada negara yang terlalu kaya dan ada yang terlalu miskin. Kekuatan ASEAN harus ada di setiap kota. Sebagai pilar masyarakat,” kata Dino.
Budi santoso
Penandatanganan dilakukan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama 20 wali kota lain mewakili 10 negara se-Asia Tenggara. Deklarasi tersebut terdiri atas lima poin penting, yaitu memperkuat pemerintah lokal, membuat jaringan antarkota ASEAN, melakukan standardisasi dan sertifikasi kota se-ASEAN, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan untuk semua, dan membentuk Sekretariat ASEAN Mayors.
”Kami, para wali kota, bersepakat memilih Kota Makassar sebagai sekretariat wali kota se-ASEAN. Nantinya kami akan membahas semua kepentingan banyak orang (m-asyarakat),” ucap Danny, sapaan akrab Wali Kota Makassar. Danny menambahkan, para wali kota se-ASEAN itu juga akan segera membahas kerja sama baru, seperti membentuk bank ASEAN dan universitas ASEAN.
Hal ini sebagai bentuk implementasi pertemuan AMF di Four Point Hotel by Sheraton, Makassar. Kelima poin penting itu diharapkan bisa menjadi kekuatan kota-kota se-ASEAN menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Desember mendatang. ”Hasil ini akan saya sampaikan kepada Pak Presiden (Joko Widodo) agar beliau tahu inilah keinginan para wali kota se-ASEAN.
Begitu juga dengan wali kota negara lainnya harus bisa menyampaikan itu kepada pemerintah pusatnya,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pasific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan AMF 2015 tersebut akan sangat membantu daerah untuk lebih maju.
Menurutnya, ASEAN harus melibatkan pemerintah lokal dan menciptakan pemerintahan yang baik. Begitu juga pemerintah kota harus diberikan otoritas lebih dalam melakukan kebijakan finansial dan regulasi. ”Selain itu, juga meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang komunitas ASEAN, karena masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu ASEAN Community,” kata Bernadia.
Bernadia juga mengingatkan agar pemerintah kota memiliki perencanaan yang baik dalam menghadapi MEA. Begitu juga pembangunan ASEAN harus difokuskan kepada pembangunan manusia. Wali Kota Seberang Perai Malaysia atau Municipal President of Municipal Council of Seberang Perai, Penang, Dato Maimunah Mohd Sharif menilai bahwa MEA adalah momen yang sangat bagus untuk kemajuan Asia Tenggara.
Momen ini adalah kesempatan bagi kota di ASEAN untuk memiliki daya saing. ”Setiap kota harus melihat MEA sebagai peluang ketimbang memikirkan tantangannya. Dengan pertemuan ini pula, peluang kerja sama antara kota di Indonesia dan kota di Malaysia akan sangat mudah terjalin, termasuk menciptakan smart city di kota lainnya,” tambah dia.
Dino Patti Jalal, mantan wakil menteri luar negeri, mengatakan bahwa AMF harus mendesak ASEAN untuk menyejahterakan masyarakatnya. ”Tidak boleh ada negara yang terlalu kaya dan ada yang terlalu miskin. Kekuatan ASEAN harus ada di setiap kota. Sebagai pilar masyarakat,” kata Dino.
Budi santoso
(bbg)