Memperkuat Sektor Pertanian
Kamis, 10 September 2015 - 11:57 WIB
Memperkuat Sektor Pertanian
A
A
A
MUHAMAD PUDJIANTO
Mahasiswa Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Universitas Indonesia)
Indonesia sudah sejak lama terkenal dengan sebutan negara agraris. Negara dengan sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian dan bercocok tanam serta menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat selama berabadabad.
Namun, sungguh ironis karena sejak 1999 hingga 2013 Food and Agriculture Organization (FAO) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang masuk ke dalam kategori low-income food deficit-countries (LIFDC) atau negara-negara defisit makanan berpendapatan rendah. Seharusnya Indonesia tidak perlu kelimpungan dalam mengatasi masalah kedaulatan pangan.
Selama periode 2003-2013, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor produk pertanian kita melonjak 346% atau hampir empat kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Sensus Pertanian 2013 yang dirilis oleh BPS, saat ini jumlah rumah tangga pertanian kita sekitar 26,13 juta (11% dari total penduduk Indonesia), menurun dari 2003 sebanyak 31,17 juta.
BPS juga mencatat, dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta di antaranya (61,5%) tidak memiliki tanah. Artinya, ada 61,5% petani yang lebih tepat disebut sebagai buruh tani di tanah-tanah petani lain maupun menjadi buruh di perusahaan pertanian yang mengelola perkebunan skala besar. Dari data tersebut, terdapat dua poin penting yang perlu kita cermati.
Pertama, menurunnya jumlah rumah tangga pertanian yang salah satunya disebabkan oleh minimnya pendapatan petani, secara implisit memperlihatkan bahwa petani bukanlah sebuah profesi yang menarik untuk dikerjakan. Kedua, banyaknya jumlah petani yang tidak memiliki lahan menunjukkan bahwa telah terjadi proses degradasi konsentrasi kepemilikan lahan pertanian oleh perseorangan (tuan tanah) atau kelompok elit tertentu.
Sungguh menyedihkan melihat keadaan negeri kita, negeri yang begitu ”kaya” kini berada dalam bayang-bayang krisis pangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus memberikan perhatian yang cukup terhadap sektor pertanian. Perlu adanya penghargaan, perlindungan,
dan peningkatan kesejahteraan atau harkat hidup bagi para petani karena kita semua tahu bahwa petanilah yang berperan secara signifikan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, pengentasan kelaparan, dan kemiskinan di Indonesia.
Mahasiswa Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Universitas Indonesia)
Indonesia sudah sejak lama terkenal dengan sebutan negara agraris. Negara dengan sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian dan bercocok tanam serta menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat selama berabadabad.
Namun, sungguh ironis karena sejak 1999 hingga 2013 Food and Agriculture Organization (FAO) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang masuk ke dalam kategori low-income food deficit-countries (LIFDC) atau negara-negara defisit makanan berpendapatan rendah. Seharusnya Indonesia tidak perlu kelimpungan dalam mengatasi masalah kedaulatan pangan.
Selama periode 2003-2013, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor produk pertanian kita melonjak 346% atau hampir empat kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Sensus Pertanian 2013 yang dirilis oleh BPS, saat ini jumlah rumah tangga pertanian kita sekitar 26,13 juta (11% dari total penduduk Indonesia), menurun dari 2003 sebanyak 31,17 juta.
BPS juga mencatat, dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta di antaranya (61,5%) tidak memiliki tanah. Artinya, ada 61,5% petani yang lebih tepat disebut sebagai buruh tani di tanah-tanah petani lain maupun menjadi buruh di perusahaan pertanian yang mengelola perkebunan skala besar. Dari data tersebut, terdapat dua poin penting yang perlu kita cermati.
Pertama, menurunnya jumlah rumah tangga pertanian yang salah satunya disebabkan oleh minimnya pendapatan petani, secara implisit memperlihatkan bahwa petani bukanlah sebuah profesi yang menarik untuk dikerjakan. Kedua, banyaknya jumlah petani yang tidak memiliki lahan menunjukkan bahwa telah terjadi proses degradasi konsentrasi kepemilikan lahan pertanian oleh perseorangan (tuan tanah) atau kelompok elit tertentu.
Sungguh menyedihkan melihat keadaan negeri kita, negeri yang begitu ”kaya” kini berada dalam bayang-bayang krisis pangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus memberikan perhatian yang cukup terhadap sektor pertanian. Perlu adanya penghargaan, perlindungan,
dan peningkatan kesejahteraan atau harkat hidup bagi para petani karena kita semua tahu bahwa petanilah yang berperan secara signifikan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, pengentasan kelaparan, dan kemiskinan di Indonesia.
(bbg)
