Rangkap Jabatan Diduga Skenario PDIP

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga memainkan trik politik tertentu di balik rangkap jabatan sebagai menteri sekaligus anggota DPR yang dilakukan tiga kadernya, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung.

Khusus Puan, dengan tetap mempertahankannya di DPR, PDIP sewaktu-waktu bisa menjalankan skenario lamanya untuk menempatkan putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai ketua DPR. Skenario tersebut bisa berjalan jika upaya partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk melakukan kocok ulang pimpinan dewan berhasil.

”Karena sebetulnya posisi mereka di DPR bisa langsung diganti dengan suara terbanyak kedua di bawahnya. Tapi mengapa tidak dilakukan, saya menduga itu masih berkaitan dengan skenario lama di mana Puan memang sejak awal disiapkan menjadi ketua DPR,” kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung Idil Akbar kepada KORAN SINDO kemarin.

Menurut Idil, rangkap jabatan Puan dan Tjahjo yang sudah 10 bulan itu tidak semata karena belum ada kader yang layak mengganti mereka di DPR sebagaimana sering dijadikan alasan elite PDIP. Dia menduga persoalan utamanya justru karena instruksi Megawati yang belum turun. Asumsi tersebut, kata dia, relevan dengan upaya kader PDIP di DPR yang tengah gencar menggoyang kursi Setya Novanto sebagai ketua DPR berkaitan kehadirannya pada acara konferensi pers bakal calon presiden AS Donald Trump.

Senada dilontarkan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurutnya, PDIP menunggu perombakan pimpinan DPR sehingga sampai sekarang belum melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap tiga kadernya. ”Mengapa belum di-PAW, yangtahu hiddenagenda -nyamereka lah (PDIP). Mungkin strategi, berkaitan dengan kocok ulang (perombakan ulang pimpinan dewan),” kata Ruhutdi Gedung Parlemen kemarin.

Ruhut mengatakan telah menanyakan perihal tersebut kepada politikus PDIP. ”Aku sudah tanya kawan-kawan (PDIP) soal itu, sambil bercanda itulah yang mereka bilang (penundaan PAW berkaitan kocok ulang pimpinan Dewan),” kata dia. Diketahui, Puan Maharani saat ini menjabat menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Tjahjo Kumolo menjabat menteri dalam negeri, dan Pramono Anung menjabat sekretaris kabinet.

Kendati menjabat menteri, ketiganya masih tercatat sebagai anggota DPR. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, kader PDIP yang rangkap jabatan menunjukkan ada kesan diskriminasi di partai pemenang Pemilu 2014 itu. ”Biasanya siapa pun yang rangkap langsung diganti, tapi ini seolah untouchable. Ini menunjukkan etika yang minim, tidak adanya tradisi budaya malu, legawa mundur, padahal etika itu bagian dari integritas,” ujarnya kemarin.

Siti mengatakan, menteri yang merangkap jabatan tersebut harus segera mengambil sikap tegas untuk melepas salah satu jabatannya. Puan Maharani membantah dirinya belum mengundurkan diri dari DPR. Dia mengklaim proses pengunduran diri dan PAW terhadapnya telah dilakukan Fraksi PDIP di DPR. ”Semua itu sudah ada di fraksi. Jadi teknis prosesnya tanya ke fraksi,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Tjahjo Kumolo juga menegaskan hal yang sama.

Dia bahkan menunjukkan dokumen surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR. ”Satu hari sejak dilantik, saya sudah serahkan (surat pengunduran diri). Ada tanda terimanya dari TU (Tata Usaha) DPR. SekjenDPRjugaada tanda terimanya,” katanya kemarin. Dia mengatakan, sejak menyerahkan surat pengunduran diri tersebut, segala fasilitas sebagai anggota DPR telah dikembalikan.

”Rumah dinas sudah saya kembalikan dan saya tidak terima apa pun,” ujarnya. Namun, Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi DPR RI Suratna menjelaskan bahwa hingga kemarin pihaknya belum menerima surat dari DPP PDIP untuk pengajuan dan pemberhentian Puan, Tjahjo, Pramono Anung. ”Kita tidak punya kewenangan untuk melakukan PAW selama surat dari DPP PDIP tidak ada,” katanya kemarin.

Bendahara Umum DPP PDIP yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR, Olly Dondokambey, mengatakan bahwa belum adanya surat PAW untuk menggantikan tiga anggotanya lebih karena pertimbangan kecermatan.

”Kami harus lihat siapa penggantinya, partai kan punya mekanisme. Kami harus lihat, siapa yang bermanfaat untuk partai, tidak bisa sembarangan,” kata Olly kemarin.

Kiswondari/ mula akmal/sabir laluhu/rahmat sahid/ ant