Puan Diskenariokan Ganti Posisi Setya Novanto

JAKARTA - Belum mundurnya tiga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini berada di jajaran Kabinet Kerja dari DPR kembali terus kritik. PDIP dinilai telah memberi contoh buruk terhadap ketaatan atas peraturan perundangan-undangan.

Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Idil Akbar berpendapat, mestinya PDIP sadar bahwa masyarakat telah mengamanahkan suaranya kepada kadernya, tapi kursi itu dibiarkan kosong selama berbulan-bulan. Dirinya menduga, persoalannya bukan tidak adanya pengganti mereka.

"Karena sebetulnya posisi mereka bisa langsung diganti dengan pemenang suara terbanyak kedua di Dapil masing-masing," kata Idil saat dihubungi SINDO, Selasa 8 September 2015 malam.

Menurut Idil, hal ini lebih disebabkan oleh persoalan instruksi yakni, belum adanya titah langsung dari Ketua Umum DPP PDIP agar kader-kadernya ini digantikan posisinya. Tujuannya, tidak lain terkait dengan upaya PDIP menguasai parlemen.

Artinya, jika suatu saat posisi pemimpin DPR bisa digeser dan UU MD3 bisa direvisi menjadi sistem paket, maka bisa jadi mereka akan kembali ke DPR dan diposisikan sebagai unsur pemimpin tersebut.

"Saya kira skenario lama dimana Puan diusung kan untuk dicalonkan sebagai ketua DPR masih tetap dijalankan," ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, jika saat ini PDIP terlihat sangat gencar menggoyang kursi Setya Novanto sebagai Ketua DPR dalam kasus kunjungannya pada acara konferensi pers bakal calon presiden AS Donald Trump yang saat ini sedang dibawa ke MKD bukan tanpa sebab.

Dia menambahkan, sangat terlihat motif PDIP memang berupaya memperebutkan posisi Ketua DPR sebagaimana yang didambakan selama ini. "Dan siapa lagi tokoh penting dan berpengaruh di PDIP yang masih aktif setelah Megawati kecuali Puan," tandasnya.

PILIHAN:
Pembelaan PDIP Terkait 3 Menteri Belum Mundur dari DPR

Ini Pihak-pihak yang Disebut SDA Nikmati Sisa Kuota Haji 2012