Eks Panglima TNI Usulkan BNPP di Bawah Presiden
Eks Panglima TNI Usulkan BNPP di Bawah Presiden
A
A
A
JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengusulkan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) berada langsung di bawah Presiden maupun Wakil Presiden (Wapres).
Menurut dia, persoalan wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
"Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan laut dan darat. Karenanya, wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang khusus dari pemerintah pusat," tutur Moeldoko saat menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema Merah Putih Berkibar Jaya di Perbatasan di Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Menurut Moeldoko, berbicara masalah perbatasan tidak hanya berbicara mengenai garis depan dan keamanan saja. Namun, sambung dia, harus memperhatikan masalah-masalah yang timbul di daerah pendukung.
"Saat ini yang perlu di ke depankan dalam pemecahan masalah di perbatasan adalah kesejahteraan," ujarnya.
Menurut dia, perbatasan menjadi paramater sebuah penilaian. Di samping menunjukkan jati diri bangsa, kata Moeldoko, perbatasan merupakan etalasi kondisi sesungguhnya sebuah negara.
Dia mengatakan, kondisi ini harus menjadi perhatian para stakeholder sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat dirasakan masyarakat di perbatasan.
Menurut Moeldoko, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam mengatasi permasalahan perbatasan.
Di antaranya, meningkatkan daya saing perbatasan. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Jadi setelah kesejahteraan rakyat dibenahi, selanjutnya daya saing harus diperbaiki dan ditingkatkan. Jangan sampai SDM kita rendah," ucap Moeldoko.
Agar penanganan masalah perbatasan berjalan dengan baik dan fokus maka BNPP yang sekarang secara struktural berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya berada di bawah presiden maupun wakil presiden.
"Saya pikir karena selama ini Mendagri harus mengomunikasikan dan mengooordinasikan 17 kementerian dan lembaga itu tidak pas. Kalau di bawah wapres dan presiden komandonnya jelas," ucapnya.
Bila demikian, kata Moeldoko, BNPP memiliki peran yang lebih dalam melaksanakan tugas dan perannya mengatasi permasalahan di perbatasan.
"Saya pikir keterbelakangan selalu dihadapi masyarakat kita. Isolasi terkait infrasturktur, pendidikan, dan sebagainya perlu mendapat perhatian. Tidak jarang hasil pertanian mereka dijual ke Malaysia," kata Moeldoko.
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi Kesra BNPP Kemendagri, Kaswari Bachtiar mengaku tidak keberatan bila BNPP berada langsung di bawah presiden atau wapres.
"Ya bisa saja seperti itu (di bawah presiden). Sebetulnnya kementerian dan lembaga itu dalam melaksanakan pembangunan secara teknis di perbatasan sudah bertanggung jawab langsung kepada Presiden," katanya.
PILIHAN:
21 Tank Leopard Perkuat TNI AD
Menurut dia, persoalan wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
"Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan laut dan darat. Karenanya, wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang khusus dari pemerintah pusat," tutur Moeldoko saat menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema Merah Putih Berkibar Jaya di Perbatasan di Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Menurut Moeldoko, berbicara masalah perbatasan tidak hanya berbicara mengenai garis depan dan keamanan saja. Namun, sambung dia, harus memperhatikan masalah-masalah yang timbul di daerah pendukung.
"Saat ini yang perlu di ke depankan dalam pemecahan masalah di perbatasan adalah kesejahteraan," ujarnya.
Menurut dia, perbatasan menjadi paramater sebuah penilaian. Di samping menunjukkan jati diri bangsa, kata Moeldoko, perbatasan merupakan etalasi kondisi sesungguhnya sebuah negara.
Dia mengatakan, kondisi ini harus menjadi perhatian para stakeholder sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat dirasakan masyarakat di perbatasan.
Menurut Moeldoko, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam mengatasi permasalahan perbatasan.
Di antaranya, meningkatkan daya saing perbatasan. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Jadi setelah kesejahteraan rakyat dibenahi, selanjutnya daya saing harus diperbaiki dan ditingkatkan. Jangan sampai SDM kita rendah," ucap Moeldoko.
Agar penanganan masalah perbatasan berjalan dengan baik dan fokus maka BNPP yang sekarang secara struktural berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya berada di bawah presiden maupun wakil presiden.
"Saya pikir karena selama ini Mendagri harus mengomunikasikan dan mengooordinasikan 17 kementerian dan lembaga itu tidak pas. Kalau di bawah wapres dan presiden komandonnya jelas," ucapnya.
Bila demikian, kata Moeldoko, BNPP memiliki peran yang lebih dalam melaksanakan tugas dan perannya mengatasi permasalahan di perbatasan.
"Saya pikir keterbelakangan selalu dihadapi masyarakat kita. Isolasi terkait infrasturktur, pendidikan, dan sebagainya perlu mendapat perhatian. Tidak jarang hasil pertanian mereka dijual ke Malaysia," kata Moeldoko.
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi Kesra BNPP Kemendagri, Kaswari Bachtiar mengaku tidak keberatan bila BNPP berada langsung di bawah presiden atau wapres.
"Ya bisa saja seperti itu (di bawah presiden). Sebetulnnya kementerian dan lembaga itu dalam melaksanakan pembangunan secara teknis di perbatasan sudah bertanggung jawab langsung kepada Presiden," katanya.
PILIHAN:
21 Tank Leopard Perkuat TNI AD
(dam)
Explore More