Sidang Ditunda, Hakim PN Jaksel Minta Hadirkan Ilham Arief

Selasa, 08 September 2015 - 13:38 WIB
Sidang Ditunda, Hakim...
Sidang Ditunda, Hakim PN Jaksel Minta Hadirkan Ilham Arief
A A A
JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali menunda sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, pada Selasa 15 September 2015 mendatang.

Penundaan sidang dilakukan lantaran Ilham Arief selaku prinsipal PK harus dihadirkan dalam persidangan. Permintaan menghadirkan Ilham pun datang dari tim kuasa hukum Ilham.

"Dengan pertimbangan di atas, majelis menetapkan pemohon (Ilham Arief) wajib hadir dalam sidang," kata Hakim Ketua Acmad Rivai dalam sidang di PN Jaksel, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Sebelum menutup sidang, Hakim Rivai memerintahkan kepada KPK agar menghadirkan Ilham dalam persidangan meski status Ilham sebagai tersangka dan telah ditahan KPK.

"Kami mohon pada kuasa hukum termohon untuk menyampaikan kepada penyidik. Kedua pihak (pemohon dan termohon) hadir ya, jam 10 pagi," tukasnya.

Seperti diberitakan, PK ditempuh buat melawan putusan hakim yang menolak praperadilan kedua Ilham Arief Sirajudin. Ilham ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek kerja sama instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.

Diketahui, pada sidang permohonan praperadilan yang pertama, gugatan Ilham dikabulkan hakim PN Jaksel. Kemudian, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menjerat kembali Ilham sebagai tersangka dan menahannya.

Dengan terbitnya Sprindik baru tersebut, kemudian Ilham kembali mengajukan gugatan praperadilan yang berakhir ditolak hakim pada 9 Juli 2015.

Pilihan:

Ini 5 Kasus Ditangani Buwas yang Diintervensi Pemerintah
(maf)
Berita Terkait
Strategi Pemberantasan...
Strategi Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan Korupsi...
Pemberantasan Korupsi dan Perampasan Aset
Pemberantasan Korupsi,...
Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Sisi Lain dalam Pemberantasan...
Sisi Lain dalam Pemberantasan Korupsi
Partisipasi Publik dalam...
Partisipasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi
UU Antitipikor Sarana...
UU Antitipikor Sarana Pemberantasan Korupsi
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
NASA Minta Penduduk...
NASA Minta Penduduk Bumi Siaga 1, Kondisi Alam Semesta Tak Stabil
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved