Pencopotan Buwas dan Trauma Polri

Ada sesuatu yang tak biasa di balik mutasi Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) yang digeser dari posisi kabareskrim Polri ke kepala BNN. Pencopotan Buwas ini dinilai banyak kalangan penuh muatan politis.

Langkah Buwas yang berani dan tegas mengusut dugaan korupsi di sejumlah lembaga dianggap mengganggu kepentingan orang-orang tertentu.

Kebijakan pencopotan atas desakan pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh sepak terjang Buwas ini tentu akan membawa dampak yang kurang baik dari eksistensi dan mental anggota Polri ke depan, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Bisa jadi langkah “membungkam” Buwas ini menyebabkan trauma di lingkungan kepolisian. Mereka akan berpikir seribu kali untuk menyentuh lembaga-lembaga yang selama ini ditengarai menjadi sarang koruptor. Karena mereka akan takut di-buwas-kan jika berani membongkar kasus korupsi kelas kakap.

Bagaimanapun harus diakui sejak Bareskrim dipegang Buwas, wibawa kepolisian kembali sedikit terangkat. Ada secercah harapan Polri mulai “garang” mengusut kasus korupsi yang sebelumnya hampir nihil dilakukan korps baju cokelat tersebut. Namun apa yang dialami Buwas ini akhirnya akan memunculkan pesimisme kembali di masyarakat bahwa Polri akan berani berlaku “buas” lagi untuk membongkar kasus korupsi.

Selanjutnya yang dikhawatirkan adalah prajurit Bhayangkara lebih memilih bermain aman atau bahkan bisa saja mereka lebih memilih melindungi atau bersekutu daripada mengusutnya. Pemerintah boleh saja mengelak disebut mengintervensi dalam pencopotan Buwas ini. Namun kalau dari awal kita jujur mencermati, aroma intervensi memang begitu kental.

Mereka seakan takut dengan sepak terjang Buwasinimengganggu kepentingannya sehinggaharus“dimatikan” di tengah jalan. Intervensi pemerintah ini tentu sangat kontraproduktif bagi upaya penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita patut menyesalkan pergantian penegak hukum dengan cara seperti itu.

Bagaimana mungkin langkah pemberantasan korupsi yang seharusnya diapresiasi malah dinilai menimbulkan kegaduhan yang mengganggu perekonomiannegara. Akalyangsehatpastiakanberpikir sebaliknya bahwa yang mengganggu perekonomian nasional adalah masih bercokolnya para koruptor yang tak tersentuh hukum.

Logika ini yang seharusnya menjadi kepedulian kita semua agar di kemudian hari kejadian serupa tak terulang. Kini, Bareskrim Polri memiliki nakhoda yang baru, Anang Iskandar, yang sebelumnya memimpin BNN. Semoga saja Bareskrim di bawah Anang bisa meneruskan keberanian yang dimulai Buwas dalam menghajar para koruptor.

Tentunya Anang bisa mencontoh Buwas dari kebijakannya yang baik-baik saja. Karena ada juga kebijakan Buwas yang kontroversial yang tak perlu diteruskan Anang. Banyak kalangan menanti gebrakan Polri untuk ikut dalam pemberantasan korupsi yang memang sudah sangat membudaya di negara ini. Karena selama ini Polri dan kejaksaan dinilai mandul dalam memberangus para koruptor.

Itu mengapa KPK akhirnya menjadi primadona di masyarakat karena lembaga antirasuah tersebut aktif dalam menjebloskan koruptor ke terali besi. Memang akhir-akhir ini KPK sempat diduga ada pimpinannya terseret ikut arus politik praktis. Ini bisa kita lihat dari sejumlah kasus yang bermuatan politis dalam penetapantersangkanya.

Akibatnya, adapengusutankasusyangbaru dilakukan setelah lebih dari setahun dari waktu penetapan tersangka. Dampak lainnya, KPK kalah setelah dipraperadilankan oleh tersangka. Semoga kekeliruan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pimpinan KPK ke depan bahwa jangan sampai penegak hukum dijadikan alat politik pihak tertentu. Bareskrim di bawah Anang pun diharapkan nanti mampu bersinergi dengan kejaksaan dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Janganlah kasus “cicak versus buaya” (KPK vs Polri) terulang untuk keempat kalinya. KPK yang dinilai lebih mumpuni dalam pemberantasan korupsi harus melakukan supervisi terhadap Polri dan kejaksaan. Hal ini penting dilakukan agar pemberantasan korupsi benar-benar efektif untuk melenyapkan para koruptor dari bumi Indonesia.