Penumpang KRL Dilayani Mesin Otomatis
Penumpang KRL Dilayani Mesin Otomatis
A
A
A
JAKARTA - PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) kembali melakukan terobosan untuk meningkatkan pelayanan. PT KCJ akan meluncurkan mesin tiket otomatis (vending machine).
Untuk langkah awal akan ada 50 mesin tiket otomatis. Sebenarnya mesin semacam ini sudah ada di Stasiun Senen dan Gambir, namun hanya melayani penjualan tiket kereta jarak jauh. Manajer Komunikasi PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan, pada dasarnya operasional mesin tiket otomatis sama dengan mesin tiket otomatis yang sudah ada di Stasiun Senen dan Gambir.
Untuk bisa mendapatkan tiket, calon penumpang harus memasukkan uang ke dalam mesin. Bisa juga menggunakan e-money . Eva mengatakan, penyediaan mesin tiket otomatis merupakan upaya pendukung untuk memenuhi target 1,2 juta penumpang pada 2019. Dengan jumlah penumpang sebanyak itu, tentu saja aktivitas di stasiun akan meningkat. Kehadiran mesin otomatis diharapkan mempermudah pelanggan mendapatkan tiket sehingga tidak perlu antre.
”Ini upaya kami agar ketika penumpang semakin banyak sudah ada sistem yang mendukung,” katanya kemarin. Menurut Eva, saat ini mesin tiket otomatis masih dalam proses pengadaan. Tahapawalakan dibuat sebanyak 50 unit yang didistribusikan ke stasiun yang jumlah penumpangnya ramai seperti Stasiun Bogor, Depok, Tebet, Manggarai, dan Sudirman. ”Rencana kita akhir tahun ini 50 mesin tiket otomatis tersebut sudah bisa disebar ke beberapa stasiun,” ujarnya.
Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Izzul Waro mengapresiasi inisiatif PT KCJ segera mengadakan mesin tiket otomatis. Dengan bertambahnya pengguna KRL, petugas yang ada tidak akan cukup membendung antrean, terutama di Stasiun Bogor maupun Jakarta Kota. Pengadaan mesin tiket otomatis tentu akan mengurangi beban transaksi di loket. Izzul mengatakan, melihat kondisi stasiun saat ini, pengadaan mesin tiket otomatis tidak berlebihan.
Saat ini hampir seluruh stasiun sudah steril dan terus dijaga petugas keamanan. Yang harus diperhatikan adalah kondisi mesin tersebut sebab pengguna akan penasaran dengan mesin tersebut. ”Selain sosialisasi pengoperasian, harus ada petugas yang meng-guide calon penumpang yang hendak menggunakan mesin tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya PT KCJ terus menambah armada kereta. Tahun ini KCJ mendatangkan 120 gerbong, 54 di antarannya sudah tiba di Jakarta. Nanti 120 kereta yang dibeli dari Jepang itu untuk menambah kapasitas daya angkut yakni 12 gerbong dalam satu rangkaian. Hal ini dilakukan untuk mendukung tingginya penggunaan kereta. Dari data yang dimiliki KCJ, rata-rata jumlah penumpang sudah mencapai 850.000 orang per hari.
Pada 15 Juni lalu bahkan tercatat penumpang mencapai 914.000 orang per hari. Hingga Desember mendatang, PT KCJ akan melakukan pemanjangan 16 stasiun, kemudian sisanya dikerjakan pada 2016. Di bagian lain, sejumlah elemenmasyarakatbelumpuas dengan layanan Transjakarta. Bergantinya badan layanan umum (BLU) menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) pada awal tahun ini belum memberikan perubahan.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pelayanan Transjakarta di bawah BUMD saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal itu bisa terlihat dari waktu kedatangan bus, sterilisasi, hingga peristiwa kecelakaan entah itu terbakar dan sebagainya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji mengevaluasi kinerja PT Transportasi Jakarta akhir tahun ini.
Saat ini dia memberikan kesempatan direksi PT Transportasi Jakarta mengakomodasi bus Kopaja dan Kopami untuk masuk dalam sistem rupiah per kilometer. ”Ya kita lihat sampai akhir tahun. Kalau tidak bisa memasukan Kopaja dan Kopami dalam sistem rupiah per kilometer, kita ganti semua,” tegasnya.
Izin Ojek Harus Disetujui
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menilai seharusnya izin operasional ojek disetujui. Penambahan bus di DKI dengan sendirinya membuat ojek tersingkirkan. Ahok mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji membuat izin peraturan operasional layanan ojek, baik beraplikasi maupun tidak. Operasional ojek dibatasi dengan pembatasan jalur protokol seperti di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. ”Makanya kita lagi kaji.
Kalau menurut saya, kenapa sih enggak dikasih izin sih ojek? Kasih aja . Tapi, kan kita batasin nanti jalan utama enggak bisa lewat motor. Apalagi kalau bus sudah banyak. Itu saja,” kata Ahok. Ahok menjelaskan, tarif ojek itu sebenarnya lebih mahal ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta. Untuk itu, dia ingin mengakomodasi semua angkutan umum di bawah naungan PT Transportasi Jakarta dengan sistem rupiah per kilometer.
Dengan begitu, mantan bupati Belitung Timur itu yakin masyarakat akan lebih memilih naik angkutan umum. Terlebih pihaknya memiliki kebijakan untuk menggratiskan masyarakat yang gajinya sekitar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp2,7 juta. ”Bagi saya yang paling penting itu bagaimana menekan biaya transportasi masyarakat. Naik ojek itu mahal lho. Kalau enggak ada duit, naik bus saja,” ungkapnya.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen Tangkudung meminta pemprov mengkaji ojek dari sisi keselamatan. Hal ini karena 70% penyebab kecelakaan lalu lintas hingga menghilangkan nyawa orang diakibatkan sepeda motor. Kendati demikian, dia sepakat ojek tetap diperbolehkan beroperasi mengingat transportasi massal saat ini belum memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
”Ojek itu dari dahulu sudah ada dan masih dibutuhkan masyarakat. Nah, nanti kalau sudah ada angkutan laik dan terintegrasi, baru hilangkan. Jadi jangan dikasih izin,” tegasnya.
Ridwansyah/bima setiyadi
Untuk langkah awal akan ada 50 mesin tiket otomatis. Sebenarnya mesin semacam ini sudah ada di Stasiun Senen dan Gambir, namun hanya melayani penjualan tiket kereta jarak jauh. Manajer Komunikasi PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan, pada dasarnya operasional mesin tiket otomatis sama dengan mesin tiket otomatis yang sudah ada di Stasiun Senen dan Gambir.
Untuk bisa mendapatkan tiket, calon penumpang harus memasukkan uang ke dalam mesin. Bisa juga menggunakan e-money . Eva mengatakan, penyediaan mesin tiket otomatis merupakan upaya pendukung untuk memenuhi target 1,2 juta penumpang pada 2019. Dengan jumlah penumpang sebanyak itu, tentu saja aktivitas di stasiun akan meningkat. Kehadiran mesin otomatis diharapkan mempermudah pelanggan mendapatkan tiket sehingga tidak perlu antre.
”Ini upaya kami agar ketika penumpang semakin banyak sudah ada sistem yang mendukung,” katanya kemarin. Menurut Eva, saat ini mesin tiket otomatis masih dalam proses pengadaan. Tahapawalakan dibuat sebanyak 50 unit yang didistribusikan ke stasiun yang jumlah penumpangnya ramai seperti Stasiun Bogor, Depok, Tebet, Manggarai, dan Sudirman. ”Rencana kita akhir tahun ini 50 mesin tiket otomatis tersebut sudah bisa disebar ke beberapa stasiun,” ujarnya.
Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Izzul Waro mengapresiasi inisiatif PT KCJ segera mengadakan mesin tiket otomatis. Dengan bertambahnya pengguna KRL, petugas yang ada tidak akan cukup membendung antrean, terutama di Stasiun Bogor maupun Jakarta Kota. Pengadaan mesin tiket otomatis tentu akan mengurangi beban transaksi di loket. Izzul mengatakan, melihat kondisi stasiun saat ini, pengadaan mesin tiket otomatis tidak berlebihan.
Saat ini hampir seluruh stasiun sudah steril dan terus dijaga petugas keamanan. Yang harus diperhatikan adalah kondisi mesin tersebut sebab pengguna akan penasaran dengan mesin tersebut. ”Selain sosialisasi pengoperasian, harus ada petugas yang meng-guide calon penumpang yang hendak menggunakan mesin tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya PT KCJ terus menambah armada kereta. Tahun ini KCJ mendatangkan 120 gerbong, 54 di antarannya sudah tiba di Jakarta. Nanti 120 kereta yang dibeli dari Jepang itu untuk menambah kapasitas daya angkut yakni 12 gerbong dalam satu rangkaian. Hal ini dilakukan untuk mendukung tingginya penggunaan kereta. Dari data yang dimiliki KCJ, rata-rata jumlah penumpang sudah mencapai 850.000 orang per hari.
Pada 15 Juni lalu bahkan tercatat penumpang mencapai 914.000 orang per hari. Hingga Desember mendatang, PT KCJ akan melakukan pemanjangan 16 stasiun, kemudian sisanya dikerjakan pada 2016. Di bagian lain, sejumlah elemenmasyarakatbelumpuas dengan layanan Transjakarta. Bergantinya badan layanan umum (BLU) menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) pada awal tahun ini belum memberikan perubahan.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pelayanan Transjakarta di bawah BUMD saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal itu bisa terlihat dari waktu kedatangan bus, sterilisasi, hingga peristiwa kecelakaan entah itu terbakar dan sebagainya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji mengevaluasi kinerja PT Transportasi Jakarta akhir tahun ini.
Saat ini dia memberikan kesempatan direksi PT Transportasi Jakarta mengakomodasi bus Kopaja dan Kopami untuk masuk dalam sistem rupiah per kilometer. ”Ya kita lihat sampai akhir tahun. Kalau tidak bisa memasukan Kopaja dan Kopami dalam sistem rupiah per kilometer, kita ganti semua,” tegasnya.
Izin Ojek Harus Disetujui
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menilai seharusnya izin operasional ojek disetujui. Penambahan bus di DKI dengan sendirinya membuat ojek tersingkirkan. Ahok mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji membuat izin peraturan operasional layanan ojek, baik beraplikasi maupun tidak. Operasional ojek dibatasi dengan pembatasan jalur protokol seperti di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. ”Makanya kita lagi kaji.
Kalau menurut saya, kenapa sih enggak dikasih izin sih ojek? Kasih aja . Tapi, kan kita batasin nanti jalan utama enggak bisa lewat motor. Apalagi kalau bus sudah banyak. Itu saja,” kata Ahok. Ahok menjelaskan, tarif ojek itu sebenarnya lebih mahal ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta. Untuk itu, dia ingin mengakomodasi semua angkutan umum di bawah naungan PT Transportasi Jakarta dengan sistem rupiah per kilometer.
Dengan begitu, mantan bupati Belitung Timur itu yakin masyarakat akan lebih memilih naik angkutan umum. Terlebih pihaknya memiliki kebijakan untuk menggratiskan masyarakat yang gajinya sekitar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp2,7 juta. ”Bagi saya yang paling penting itu bagaimana menekan biaya transportasi masyarakat. Naik ojek itu mahal lho. Kalau enggak ada duit, naik bus saja,” ungkapnya.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen Tangkudung meminta pemprov mengkaji ojek dari sisi keselamatan. Hal ini karena 70% penyebab kecelakaan lalu lintas hingga menghilangkan nyawa orang diakibatkan sepeda motor. Kendati demikian, dia sepakat ojek tetap diperbolehkan beroperasi mengingat transportasi massal saat ini belum memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
”Ojek itu dari dahulu sudah ada dan masih dibutuhkan masyarakat. Nah, nanti kalau sudah ada angkutan laik dan terintegrasi, baru hilangkan. Jadi jangan dikasih izin,” tegasnya.
Ridwansyah/bima setiyadi
(ars)
Explore More