Bangun Daerah, Mendes Siapkan Lima Program

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) telah menyiapkan lima program unggulan khusus pengembangan daerah tertentu.

Lima program itu bertujuan untuk penanganan kemiskinan, pembentukan kawasan yang terintegrasi secara ekonomi, dan terciptanya keamanan di masyarakat. ”Program unggulan itu sudah mulai berjalan secara bertahap sehingga percepatan pembangunan desa yang masih perlu mendapat perhatian segera ditingkatkan menjadi lebih baik. Salah satu yang kita prioritaskan adalah beranda Indonesia di perbatasan. Karena itu sudah menjadi visi dan misi Indonesia,” tandas Menteri Desa (Mendes) Marwan Jafar di Jakarta kemarin.

Kelima program itu, menurut Marwan, adalah program pengembangan kawasan beranda Indonesia (PKBI), pengembangan pulau kecil berdaya (P2KB), pengembangan daerah tangguh bencana, pengembangan daerah tangguh pangan, serta pengembangan daerah tangguh konflik.

Program unggulan itu, lanjut Marwan, dijalankan oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu. Program ini sangat inspiratif karena mendukung semua lini pembangunan kawasan. ”Pada program kawasan beranda Indonesia (PKBI) akan dikembangkan kemandirian desa-desa perbatasan yang maju, sejahtera, dan tercukupi sarana dan prasarana dasarnya sehingga kawasan tersebut menjadi sabuk pengamanan wilayah Indonesia,” paparnya.

Untuk program P2KB, menurut Marwan, akan berkembang dan diberdayakan di pulau-pulau kecil dan terluar yang memiliki daya ungkit bagi pulau-pulau sekitarnya. Program tersebut akan berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal agar menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. ”Potensi pulaupulau terkecil dan terluar bisa kita berdayakan dari beragam aspek ekonomi. Misalnya sisi wisata dan perikanan,” tandas politikus PKB itu.

Kemudian untuk pengembangan daerah tangguh bencana akan ditingkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Khususnya dalam pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. ”Bencana seperti longsor bisa kita antisipasi sedari dini sebelum terjadi,” ujarnya.

Selain tangguh terhadap bencana, menurut Marwan, juga harus mampu tangguh atas konflik dan pangan. Untuk konflik, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan konflik.

Sebab insiden-insiden konflik antaranggota masyarakat riskan terjadi. ”Hindari dampaknya. Jangan sampai pengembangan wilayah yang seharusnya membaik jadi terhambat,” tandasnya.

Bakti munir