Fadli Zon: Jika Buwas Dicopot, HM Prasetyo Juga Harus Diganti
Kamis, 03 September 2015 - 13:38 WIB
Fadli Zon: Jika Buwas Dicopot, HM Prasetyo Juga Harus Diganti
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kabar pencopotan Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim Polri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat kental muatan politis. Pasalnya, Budi yang melakukan penggeledahan di ruangan Dirut Pelindo II, Richard Joost Lino telah dianggap mengganggu situasi ekonomi.
Jika benar Buwas sapaan akrabnya dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka menurut Fadli hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap Jaksa Agung HM Prasetyo lantaran Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan kepada PT VSI.
"Ganti Jaksa Agung. Tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi. Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," ujar Fadli dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (3/9/2015).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar presiden konsisten dalam mengambil keputusan, apa lagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai, lanjut dia, motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.
"Apalagi jabatan terkait penegakan hukum, presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik. Di sini presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," tandas Fadli.
PILIHAN:
Siang Ini Pengurus Harian KMP Rapat Bahas PAN di Hotel Sultan
Ada Pejabat Cawe-cawe di Balik Kabar Pencopotan Budi Waseso
Jika benar Buwas sapaan akrabnya dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka menurut Fadli hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap Jaksa Agung HM Prasetyo lantaran Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan kepada PT VSI.
"Ganti Jaksa Agung. Tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi. Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," ujar Fadli dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (3/9/2015).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar presiden konsisten dalam mengambil keputusan, apa lagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai, lanjut dia, motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.
"Apalagi jabatan terkait penegakan hukum, presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik. Di sini presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," tandas Fadli.
PILIHAN:
Siang Ini Pengurus Harian KMP Rapat Bahas PAN di Hotel Sultan
Ada Pejabat Cawe-cawe di Balik Kabar Pencopotan Budi Waseso
(kri)
