Gabung Jokowi, PAN Dinilai Tidak Bisa Jauh dari Kekuasaan
Kamis, 03 September 2015 - 07:01 WIB
Gabung Jokowi, PAN Dinilai Tidak Bisa Jauh dari Kekuasaan
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai menjadi bukti partai yang saat ini dipimpin Zulkifli Hasan itu tidak bisa jauh dari kekuasaan. (Baca: PAN Resmi Jadi Partai Pendukung Pemerintah)
"PAN menunjukkan jati diri sebagai sejatinya sebuah parpol yang selalu mendekat ke kekuasaan dan tak bisa jauh-jauh dari penguasa," tutur pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar kepada Sindonews, Rabu 2 September 2015.
Menurut Idil, alasan PAN menjadi partai politik pendukung pemerintah karena ingin ikut mengatasi persoalan bangsa dinilai terlalu normatif dan mengada-ada.
"Mengatasi persoalan bangsa tak mesti menjadi bagian dari kekuasaan. Terlebih demokrasi Indonesia menganut prinsip check and balances dalam kekuasaan," tuturnya.
Idil mengatakan menjadi parpol di luar kekuasaan juga bagian yang tidak kalah penting dalam upaya mengatasi masalah bangsa.
Kendati demikian, dia mengakui langkah PAN bergabung dengan barisan partai pendukung pemerintah akan mempengaruhi Koalisi Merah Putih (KMP). "Saya kira KMP tentu akan goyang dengan keputusan PAN ini," tandasnya.
Kendati demikian, Idil tidak yakin bergabungnya PAN hanya lantaran ingin mendapatkan jatah menteri dalam Kabinet Kerja.
Dia menilai bergabungnya PAN ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah terlambat. Saat ini, kata dia, KIH sudah mapan sebagai gabungan partai politik pendukung pemerintah.
"Mungkin saja ada kompensasi lain, tapi untuk waktu dekat tidak untuk jabatan menteri," ujar Idil.
PILIHAN:
PAN Membelot ke Pemerintah, Ini Reaksi Gerindra
"PAN menunjukkan jati diri sebagai sejatinya sebuah parpol yang selalu mendekat ke kekuasaan dan tak bisa jauh-jauh dari penguasa," tutur pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar kepada Sindonews, Rabu 2 September 2015.
Menurut Idil, alasan PAN menjadi partai politik pendukung pemerintah karena ingin ikut mengatasi persoalan bangsa dinilai terlalu normatif dan mengada-ada.
"Mengatasi persoalan bangsa tak mesti menjadi bagian dari kekuasaan. Terlebih demokrasi Indonesia menganut prinsip check and balances dalam kekuasaan," tuturnya.
Idil mengatakan menjadi parpol di luar kekuasaan juga bagian yang tidak kalah penting dalam upaya mengatasi masalah bangsa.
Kendati demikian, dia mengakui langkah PAN bergabung dengan barisan partai pendukung pemerintah akan mempengaruhi Koalisi Merah Putih (KMP). "Saya kira KMP tentu akan goyang dengan keputusan PAN ini," tandasnya.
Kendati demikian, Idil tidak yakin bergabungnya PAN hanya lantaran ingin mendapatkan jatah menteri dalam Kabinet Kerja.
Dia menilai bergabungnya PAN ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah terlambat. Saat ini, kata dia, KIH sudah mapan sebagai gabungan partai politik pendukung pemerintah.
"Mungkin saja ada kompensasi lain, tapi untuk waktu dekat tidak untuk jabatan menteri," ujar Idil.
PILIHAN:
PAN Membelot ke Pemerintah, Ini Reaksi Gerindra
(dam)
