Rupiah Melemah, DPR Diminta Jangan Diam Saja
Minggu, 30 Agustus 2015 - 11:24 WIB
Rupiah Melemah, DPR Diminta Jangan Diam Saja
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tidak diam dalam menyikapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPR disarankan menggulirkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah.
"DPR harus menanyakan kepada Presiden Jokowi tentang penyebab pelemahan rupiah dan langkah-langkah yang akan diambil rupiah," tutur Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni, Minggu (30/8/2015).
Menurut dia, apabila pemerintah tidak mengambil langkah konkret maka pelemahan rupiah akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.
Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, sambung dia, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami krisis ekonomi.
"DPR tidak boleh diam saja menghadapi ancaman di depan mata. Tugas DPR adalah menyuarakan aspirasi rakyat. DPR harus berani galak kepada pemerintah demi untuk melindungi kepentingan rakyat," tutur Sya'roni.
Dia juga mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi perekonomian saat ini.
Menurut dia, penting bagi Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi untuk menenangkan pasar.
"Sekaligus mengumumkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi pelemahan rupiah," kata Sya'roni.
PILIHAN:
Publik Berhak Tahu Capim KPK Berstatus Tersangka
Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPR disarankan menggulirkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah.
"DPR harus menanyakan kepada Presiden Jokowi tentang penyebab pelemahan rupiah dan langkah-langkah yang akan diambil rupiah," tutur Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni, Minggu (30/8/2015).
Menurut dia, apabila pemerintah tidak mengambil langkah konkret maka pelemahan rupiah akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.
Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, sambung dia, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami krisis ekonomi.
"DPR tidak boleh diam saja menghadapi ancaman di depan mata. Tugas DPR adalah menyuarakan aspirasi rakyat. DPR harus berani galak kepada pemerintah demi untuk melindungi kepentingan rakyat," tutur Sya'roni.
Dia juga mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi perekonomian saat ini.
Menurut dia, penting bagi Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi untuk menenangkan pasar.
"Sekaligus mengumumkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi pelemahan rupiah," kata Sya'roni.
PILIHAN:
Publik Berhak Tahu Capim KPK Berstatus Tersangka
(dam)
