Momentum Perbaikan Kinerja
Sabtu, 29 Agustus 2015 - 11:00 WIB
Momentum Perbaikan Kinerja
A
A
A
JAKARTA - Kinerja DPR periode 2014-2019 dinilai masih rendah, terutama dari sisi produksi undang-undang.
Momentum ulang tahun ke-70 DPR pada 29 Agustus ini seyogianya menjadi tonggak bagi anggota DPR untuk membuktikan kinerjanya kepada publik. Ketimbang sibuk mengurusi hal-hal yang bersifat pro-kontra, misalnya proyek pembangunan Kompleks Parlemen senilai Rp2,7 triliun, DPR seharusnya fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
”Sebaiknya DPR itu memprioritaskan pelaksanaan fungsi- fungsi Dewan, yakni fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Itu yang seharusnya lebih diutamakan,” ujar Ketua DPR Periode 1999-2005 Akbar Tandjung di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Akbar berpandangan, tujuh proyek DPR merupakan salah satu sarana untuk mendukung DPR dalam menjalankan fungsinya. Tapi peningkatan kinerja lebih utama agar masyarakat bisa merasakan langsung bahwa DPR telah melaksanakan fungsinya secara baik.
Menurut Akbar, DPR periode ini masih minim dalam menjalankan fungsi legislasi karena baru tiga RUU yang disahkan menjadi UU. Itu pun merupakan revisi atas peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu).
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, selama 11 bulan setelah dilantik, DPR sudah melakukan berbagai pencapaian, antara lain membahas APBN-P 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016. DPR juga telah mempermudah nomenklatur kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyerapan APBN 2015.
Adapun untuk fungsi legislasi, Novanto mengakui bahwa UU yang dihasilkan DPR masih minim. Tapi dia meminta publik memahami bahwa kewenangan pemerintah atau presiden dalam pembuatan UU masih dominan. Penyelesaian pembahasan RUU, kata dia, tidak semata-mata tanggung jawab DPR saja atau pemerintah saja.
”Harus ada komitmen kedua lembaga dalam penyelesaian pembahasan RUU. DPR berkomitmen, jika pemerintah solid, DPR pun dapat mempercepat program legislasi nasional,” ujarnya pada pidato dalam rapat paripurna peringatan hari ulang tahun ke-70 DPR dan laporan kinerja DPR tahun sidang 2014-2015 di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Kiswondari
Momentum ulang tahun ke-70 DPR pada 29 Agustus ini seyogianya menjadi tonggak bagi anggota DPR untuk membuktikan kinerjanya kepada publik. Ketimbang sibuk mengurusi hal-hal yang bersifat pro-kontra, misalnya proyek pembangunan Kompleks Parlemen senilai Rp2,7 triliun, DPR seharusnya fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
”Sebaiknya DPR itu memprioritaskan pelaksanaan fungsi- fungsi Dewan, yakni fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Itu yang seharusnya lebih diutamakan,” ujar Ketua DPR Periode 1999-2005 Akbar Tandjung di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Akbar berpandangan, tujuh proyek DPR merupakan salah satu sarana untuk mendukung DPR dalam menjalankan fungsinya. Tapi peningkatan kinerja lebih utama agar masyarakat bisa merasakan langsung bahwa DPR telah melaksanakan fungsinya secara baik.
Menurut Akbar, DPR periode ini masih minim dalam menjalankan fungsi legislasi karena baru tiga RUU yang disahkan menjadi UU. Itu pun merupakan revisi atas peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu).
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, selama 11 bulan setelah dilantik, DPR sudah melakukan berbagai pencapaian, antara lain membahas APBN-P 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016. DPR juga telah mempermudah nomenklatur kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyerapan APBN 2015.
Adapun untuk fungsi legislasi, Novanto mengakui bahwa UU yang dihasilkan DPR masih minim. Tapi dia meminta publik memahami bahwa kewenangan pemerintah atau presiden dalam pembuatan UU masih dominan. Penyelesaian pembahasan RUU, kata dia, tidak semata-mata tanggung jawab DPR saja atau pemerintah saja.
”Harus ada komitmen kedua lembaga dalam penyelesaian pembahasan RUU. DPR berkomitmen, jika pemerintah solid, DPR pun dapat mempercepat program legislasi nasional,” ujarnya pada pidato dalam rapat paripurna peringatan hari ulang tahun ke-70 DPR dan laporan kinerja DPR tahun sidang 2014-2015 di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Kiswondari
(ftr)
