Ekonomi Terpuruk, Dewan Diminta Tak Rayakan HUT Berlebihan
Sabtu, 29 Agustus 2015 - 02:42 WIB
Ekonomi Terpuruk, Dewan Diminta Tak Rayakan HUT Berlebihan
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR diminta tidak merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) DPR/MPR ke-70 secara berlebihan yang jatuh pada hari Sabtu 29 Agustus 2015. Karena, anggota Dewan diminta peka untuk melihat kondisi ekonomi Indonesia yang kian terpuruk.
"Menurut saya, tidak usah dengan suasana pesta seperti ini, disaat bangsa dan rakyat sedang susah seharunya bukan dengan diwarnai ceremony apalagi dengan ada pesta makan-makan," kata Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Acol Agung Laksono di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2015.
Menurut Agung yang juga mantan Ketua DPR, lebih baik DPR mecari caya untuk mempercepat upaya legislasi. Sehingga dapat meningkatkan proses legislasi dan menghasilkan undang-undang yang baik.
Agung juga meminta agar DPR menunda tujuh mega proyek pembangunan gedung DPR. Menurutnya, rakyat akan mengapresiasi jika pembangunan gedung tersebut dibatalkan oleh DPR.
"Mungkin hadiah kepada masyarakat yaitu membatalkan tujuh proyek pembagunan yang mengabiskan Rp2 triliun sekian, mungkin itu lebih bermakna," tegas Agung.
PILIHAN:
Ulang Tahun, DPR Gelar Rangkaian Acara
"Menurut saya, tidak usah dengan suasana pesta seperti ini, disaat bangsa dan rakyat sedang susah seharunya bukan dengan diwarnai ceremony apalagi dengan ada pesta makan-makan," kata Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Acol Agung Laksono di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2015.
Menurut Agung yang juga mantan Ketua DPR, lebih baik DPR mecari caya untuk mempercepat upaya legislasi. Sehingga dapat meningkatkan proses legislasi dan menghasilkan undang-undang yang baik.
Agung juga meminta agar DPR menunda tujuh mega proyek pembangunan gedung DPR. Menurutnya, rakyat akan mengapresiasi jika pembangunan gedung tersebut dibatalkan oleh DPR.
"Mungkin hadiah kepada masyarakat yaitu membatalkan tujuh proyek pembagunan yang mengabiskan Rp2 triliun sekian, mungkin itu lebih bermakna," tegas Agung.
PILIHAN:
Ulang Tahun, DPR Gelar Rangkaian Acara
(mhd)
