Kemenko PMK: Tidak Benar Biaya Website Revolusi Mental Rp140 M
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membantah website www.revolusimental.go.id menelan biaya Rp140 Miliar.
"Tanggapan masyarakat yang mengaitkan dengan penggunaan APBN yang seakan-akan dana Rp140 Miliar untuk membuat web Revolusi Mental sesungguhnya itu tidak benar," kata Kepala Sub Bidang Kepemudaan Deputi Kebudayaan pada Kemenko PMK Ahmad Gunawan melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (27/8/2015).
Menurut dia, dana sebesar itu digunakan untuk berbagai program kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental. (Baca: Pakar Cyber Kritik Revolusi Mental)
Dia menjelaskan gerakan tersebut telah direncanakan dengan baik dan disetujui pihak yang kompeten, termasuk salah satunya pembuatan website.
Ahmad mengatakan, Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani dan seluruh jajaran Kemenko PMK sejak awal sangat menyadari beban tanggung jawab yang besar untuk mengordinasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
"Termasuk memahami bahwa pengelolaan dan penggunaan dana APBN untuk revolusi mental juga harus sesuai nilai, semangat dan prinsip-prinsip gerakan revolusi mental, semua harus efektif dan akuntabel," tuturnya.
PILIHAN:
Hakim Absen, Sidang Hadi Poernomo Ditunda
"Tanggapan masyarakat yang mengaitkan dengan penggunaan APBN yang seakan-akan dana Rp140 Miliar untuk membuat web Revolusi Mental sesungguhnya itu tidak benar," kata Kepala Sub Bidang Kepemudaan Deputi Kebudayaan pada Kemenko PMK Ahmad Gunawan melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (27/8/2015).
Menurut dia, dana sebesar itu digunakan untuk berbagai program kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental. (Baca: Pakar Cyber Kritik Revolusi Mental)
Dia menjelaskan gerakan tersebut telah direncanakan dengan baik dan disetujui pihak yang kompeten, termasuk salah satunya pembuatan website.
Ahmad mengatakan, Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani dan seluruh jajaran Kemenko PMK sejak awal sangat menyadari beban tanggung jawab yang besar untuk mengordinasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
"Termasuk memahami bahwa pengelolaan dan penggunaan dana APBN untuk revolusi mental juga harus sesuai nilai, semangat dan prinsip-prinsip gerakan revolusi mental, semua harus efektif dan akuntabel," tuturnya.
PILIHAN:
Hakim Absen, Sidang Hadi Poernomo Ditunda
(dam)