Pakar Cyber Kritik Website Revolusi Mental

JAKARTA - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) belum lama ini meluncurkan website www.revolusimental.go.id.

Peluncuran website yang mengambil nama dari slogan Joko Widodo saat kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 itu mendaoat perhatian publik.

Salah satunya terkait isu yang menyebutkan website itu menelan biaya Rp140 miliar. Isu itu pun dibantah Kemenko PMK yang menyebutkan biaya pembuatan website itu tidak lebih dari Rp20 juta.

Pakar keamanan cyber dari CISSReC (Communication and Informastion System Security Research Center) Pratama Persadha menjelaskan masyarakat perlu mendapat penjelasan yang rinci tentang biaya pembuatan website tersebut.

“Soal biaya biar nanti kementerian langsung yang menjelaskan. Dari pengecekan kami ketahui bahwa web tersebut memakai sharehosting. Seharusnya kementerian yang mempunyai anggaran besar bisa menggunakan server sendiri alias private server,” tutur Pratama dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (27/8/2015).

Menurut dia, penggunaan sharehosting ini membuat web revolusimental.go.id satu “rumah” bersama website lain yang kurang dikenal masyarakat. (Baca: Dua Hari Diluncurkan, Website Revolusi Mental Dibajak)

Pratama menyarankan sebaiknya pemerintah membuat server sendiri khusus untuk kementerian PMK maupun web revolusimental.go.id.

“Selain masalah kepantasan, penggunaan private server sangat erat dengan keamanan. Bila ada serangan kita bisa melakukan restore dan tindakan lain secara tepat dan cepat,” tuturnya.

Terkait adanya pendapat yang menilai situs tersebut mirip website barrackobama,com, Pratama menandaskan sebaiknya pemerintah jangan melakukan peniruan karena menyangkut nama baik pemerintahan sebuah negara.

“Penggunaan theme dari Wordpress juga sangat berbahaya karena banyak orang yang sudah tahu celahnya. Akibatnya nanti admin akan lebih sibuk menutup celah dibanding membangun sistem dalam web itu sendiri,” tuturnya.

Pratama menggarisbawahi perdebatan tentang website ini menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Jokowi yang sejak awal berkomitmen membangun e-Government.

Dia berharap nantinya seluruh kementerian dan lembaga negara bisa memperhatikan aspek keamanan dalam dunia maya atau cyber.

“Memang kita belum mempunyai satu standar khusus bagaimana membangun sistem e-Government di kementerian. Sistem yang terhubung satu sama lain ini akan berbahaya bila pihak luar mudah melakukan manipulasi maupun pencurian data,” katanya.

Dia menambahkan, peristiwa ini menjadi salah satu bukti bahwa diperlukan lembaga khusus yang mengawasi dan membangun sistem keamanan cyber di Indonesia. (Baca: Biaya Bikin Website Revolusi Mental Perlu Diinvestigasi)

Selain itu, sambung dia, perlu edukasi keamanan cyber di seluruh lapisan, mulai dari masyarakat, kalangan swasta sampai penyelenggara pemerintahan.

“Semoga peristiwa ini menjadi cambuk, sudah saatnya pemerintah mendorong terbentuknya Badan Cyber Nasional yang menggawangi keamanan cyber di wilayah NKRI. Sekaligus mengawal pemerintah dalam mewujudkan e-Government,” tuturnya.


PILIHAN:

Sidang Perdana Perkara OC Kaligis Digelar Hari Ini