Kumpul di Jakarta, Ini Pesan Tokoh Maluku ke Jokowi
Kumpul di Jakarta, Ini Pesan Tokoh Maluku ke Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Tokoh masyarakat Maluku Amir Hamzah mengaku kecewa dengan Presiden Joko Widodo. Dia juga menilai pemerintah belum memperlakukan masyarakat Maluku sebagaimana mestinya.
"Disuruh dukung (pemerintah Jokowi) tapi enggak ada apa-apa, seng (tidak) dapat apa-apa," kata Amir saat memberikan sambutan pada acara Halalbihalal Masyarakat Maluku di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (23/8/2015).
Acara halalbihalal masyarakat Maluku ini dihadiri berbagai tokoh asal Maluku dan pejabat daerah. Di antaranya mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, mantan Kasum TNI Letjen Purn Suady Marasabessy, mantan Pangdam XVI/Pattimura Mayor Jenderal Purn Max Tamaela, dan Sekretaris Kota Ambon AG Tony Latuheru.
Acara tersebut mengangkat tema Dengan Hikmah Halalbihalal Katong Tingkatkan Peradaban Basudara Maluku.
Amir melanjutkan, apa yang diberikan Maluku dan masyarakatnya selama ini bagi Indonesia jelas punya arti penting. Secara politik dan geopolitik, Maluku memiliki posisi strategis, tapi sayangnya Maluku selalu menjadi korban.
"Dijadikan korban pihak-pihak tertentu. Di kabinet, Maluku tidak ada (jatah) menteri satupun. Kita harus berani menyuarakan kepada pemerintah terkait eksistensi dan posisi Provinsi Maluku," bebernya.
Amir menambahkan, potensi sumber daya alam Maluku yang sangat melimpah. Selain perikanan dan perkebunan, Maluku memiliki potensi minyak bumi dan gas.
Dia menuturkan, masyarakat luas tentu sudah mendengar keberadaan Blok Masela yang terletak di lepas pantai Laut Arafura sekitar 155 kilometer arah barat daya Saumlaki, Maluku.
"Ada sekitar 15 blok migas di Maluku bukan cuma Blok Masela. Kalau kita hitung, produksi Blok Masela satu bulan sebenarnya bisa mencapai 50% produksi nasional. Blok Masela itu punya orang Maluku. Sahamnya berapa? Harusnya (minimal) 1/3 saham dalam perusahaan yang mengelola Blok Masela harus dimiliki masyarakat Maluku," tegasnya.
Dia mengingatkan pemerintah daerah setempat khususnya gubernur dan para pejabatnya untuk memperhatikan masyarakat Maluku. Baik yang ada di Maluku maupun di perantauan.
Menurut dia, pemda harus memberikan dan memenuhi hak-hak adat dan martabat masyarakatnya. "Untuk gubernur dan pejabat daerah harus digugat kalau tidak memberikan dan memnuhi martabat dan hak-hak adat masyarakat Maluku," katanya.
PILIHAN:
Tenaga Asing Dipermudah, Bagaimana Nasib Pekerja Asing?
"Disuruh dukung (pemerintah Jokowi) tapi enggak ada apa-apa, seng (tidak) dapat apa-apa," kata Amir saat memberikan sambutan pada acara Halalbihalal Masyarakat Maluku di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (23/8/2015).
Acara halalbihalal masyarakat Maluku ini dihadiri berbagai tokoh asal Maluku dan pejabat daerah. Di antaranya mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, mantan Kasum TNI Letjen Purn Suady Marasabessy, mantan Pangdam XVI/Pattimura Mayor Jenderal Purn Max Tamaela, dan Sekretaris Kota Ambon AG Tony Latuheru.
Acara tersebut mengangkat tema Dengan Hikmah Halalbihalal Katong Tingkatkan Peradaban Basudara Maluku.
Amir melanjutkan, apa yang diberikan Maluku dan masyarakatnya selama ini bagi Indonesia jelas punya arti penting. Secara politik dan geopolitik, Maluku memiliki posisi strategis, tapi sayangnya Maluku selalu menjadi korban.
"Dijadikan korban pihak-pihak tertentu. Di kabinet, Maluku tidak ada (jatah) menteri satupun. Kita harus berani menyuarakan kepada pemerintah terkait eksistensi dan posisi Provinsi Maluku," bebernya.
Amir menambahkan, potensi sumber daya alam Maluku yang sangat melimpah. Selain perikanan dan perkebunan, Maluku memiliki potensi minyak bumi dan gas.
Dia menuturkan, masyarakat luas tentu sudah mendengar keberadaan Blok Masela yang terletak di lepas pantai Laut Arafura sekitar 155 kilometer arah barat daya Saumlaki, Maluku.
"Ada sekitar 15 blok migas di Maluku bukan cuma Blok Masela. Kalau kita hitung, produksi Blok Masela satu bulan sebenarnya bisa mencapai 50% produksi nasional. Blok Masela itu punya orang Maluku. Sahamnya berapa? Harusnya (minimal) 1/3 saham dalam perusahaan yang mengelola Blok Masela harus dimiliki masyarakat Maluku," tegasnya.
Dia mengingatkan pemerintah daerah setempat khususnya gubernur dan para pejabatnya untuk memperhatikan masyarakat Maluku. Baik yang ada di Maluku maupun di perantauan.
Menurut dia, pemda harus memberikan dan memenuhi hak-hak adat dan martabat masyarakatnya. "Untuk gubernur dan pejabat daerah harus digugat kalau tidak memberikan dan memnuhi martabat dan hak-hak adat masyarakat Maluku," katanya.
PILIHAN:
Tenaga Asing Dipermudah, Bagaimana Nasib Pekerja Asing?
(hyk)
Explore More