Ketua DPD Minta Stop Politisasi dan Kriminalisasi Hukum
Jum'at, 14 Agustus 2015 - 12:20 WIB
Ketua DPD Minta Stop Politisasi dan Kriminalisasi Hukum
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD Irman Gusman menghargai kerja keras lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Tetapi Irman tak ingin hal itu hanya fokus pada jumlah pejabat dan pengusaha yang menjadi terpidana korupsi atau indeks persepsi korupsi.
Hal itu diutarakannya saat menyampaikan sambutan dalam rapat bersama DPD dan DPR bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).
"Yang kita inginkan adalah seberapa jauh seluruh sistem hukum dapat menjamin terwujudnya good governance dan clean government seluruh sektor kehidupan," kata Irman di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Kata Irman, penataan sistem hukum dimaksudkan untuk mencegah praktik penyelewengan dan korupsi, sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya politisasi hukum dan kriminalisasi.
Pasalnya hal ini bisa mengakibatkan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah tidak bergairah, serta takut dalam melaksanakan pembangunan.
"Untuk itu, kami perlu mengingatkan, dalam penegakan hukum, istilah supremasi hukum jangan sampai berubah menjadi supremasi penegak hukum yang bisa bermakna, Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) dalam praktiknya akan terlihat sebagai negara kekuasaan (machstaat)," pungkasnya.
Pilihan:
Dicopot dari Menkopolhukam, Apa yang Akan Dilakukan Tedjo?
Luhut Panjaitan Naksir Cara Orba Jaga Stabilitas Negara
Hal itu diutarakannya saat menyampaikan sambutan dalam rapat bersama DPD dan DPR bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).
"Yang kita inginkan adalah seberapa jauh seluruh sistem hukum dapat menjamin terwujudnya good governance dan clean government seluruh sektor kehidupan," kata Irman di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Kata Irman, penataan sistem hukum dimaksudkan untuk mencegah praktik penyelewengan dan korupsi, sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya politisasi hukum dan kriminalisasi.
Pasalnya hal ini bisa mengakibatkan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah tidak bergairah, serta takut dalam melaksanakan pembangunan.
"Untuk itu, kami perlu mengingatkan, dalam penegakan hukum, istilah supremasi hukum jangan sampai berubah menjadi supremasi penegak hukum yang bisa bermakna, Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) dalam praktiknya akan terlihat sebagai negara kekuasaan (machstaat)," pungkasnya.
Pilihan:
Dicopot dari Menkopolhukam, Apa yang Akan Dilakukan Tedjo?
Luhut Panjaitan Naksir Cara Orba Jaga Stabilitas Negara
(maf)
