Rangkap Jabatan Luhut Picu Polemik

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Luhut Panjaitan sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) sekaligus mempertahankannya sebagai kepala staf presiden, menuai kritik.

Keputusan tersebut dinilai tidak hanya mengesankan Luhut makin powerfull sebagai orang dekat Presiden, tetapi juga menimbulkan persepsi bahwa Presiden seolah kekurangan stok untuk membantunya di pemerintahan. ”Seharusnya tidak ada yang rangkap jabatan, walaupun dia memiliki kedekatan dengan presiden,” ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, kemarin.

Apalagi, rangkapjabatanmenko cukup berisiko karena posisinya yang sangat sentral dan menentukan sukses tidaknya sinergi pemerintahan yang berada di bawah koordinasinya. Ketika jabatan itu kemudian tidak fokus dijalankan karena konsentrasi yang terbagi, kemungkinan kinerja yang dihasilkan juga tidak maksimal.

Untuk itu, Siti menyarankan Presiden Jokowi untuk segera memutuskan secara tuntas jabatan menteri-menterinya agar bisa lebih fokus bekerja.” Yang namanya rangkap jabatan tidak akan bisa fokus. Jadi, Presiden harus segera ambil keputusan,” ujarnya. Senada disampaikan pengamat politik dari Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin.

Menurut dia, walaupun posisi kepala staf presiden bukan menteri, tetapi dari sisi kewenangan itu bisa disejajarkan dengan menteri. Karena itu, ketika sekarang ini Luhut juga menjabat sebagai menko polhukam tentu akan banyak menimbulkan pertanyaan.”Apa pun alasannya, rangkap jabatan tetap tidak efektif.

Tapi pertanyaannya, apakah ini akan dipermanenkan atau pada gilirannya nanti akan diganti?” ungkapnya. Kalau Presiden punya rencana untuk mengganti posisi Luhut sebagai kepala staf presiden, kata dia, seharusnya itu sekaligus dilakukan pada saat reshuffle pada Rabu (12/ 8), sehingga tidak setengah-setengah.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno meyakiniposisiLuhutsebagaikepala staf presiden segera akan dicarikan penggantinya. Sebab jika tidak, kata dia, akan banyak pihak yang mempertanyakan langkah Presiden tersebut. Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi sendiri yang memelopori agar pejabat publik tidak merangkap jabatan.”

Presiden tentu akan segera mengambilkeputusan, karenalogikanya Presiden yang berkalikali menekankan agar para menterinya fokus dengan tupoksinya agar kinerjanya baik. Saya menduga Presiden sedang mencari figur yang pas saja,” katanya. Sementara itu, Luhut seusai acara serah-terima jabatan sebagai menko polhukam dengan Tedjo Edhy Purdijatno di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin, mengakui dirinya masih diminta Presiden untuk menduduki jabatan kepala staf presiden.

”Perintah Presiden tadi malam (Rabu, 12/3), saya masih menjadi kepala staf presiden. Saya nggak tahu sampai berapa waktu ke depan, tapi saya diperintahkan untuk melaksanakan itu karena ada beberapa hal yang belum tuntas dan keinginan beliau agar kantor itu lebih solid ke depan,” ujarnya.

Luhut meminta agar keputusan tersebut tidak menimbulkan polemik atau kegaduhan agar semua bisa berjalan dengan baik. Kerja sama Kemenko Polhukam dengan staf kepresidenan juga dinilai akan sangat bermanfaat karena kedua lembaga sangat kaya dengan data dan orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan analisaanalisa ekonomi dan analisa teknologi informasi (IT).

”Mari sama-sama kita kerjakan, tapi tentu jangan gaduh, kita bisa selesaikan itu tanpa gaduh. Saya tidak ingin ada macam-macam. Saya ulangi, saya tidak ingin ada macammacam,” ujarnya. Saat dimintai konfirmasi mengenai rangkap jabatan Luhut, Presiden Joko Widodo menegaskan posisi kepala Staf Kepresidenan akan segera diisi.

”Baru dipersiapkan kepala Staf Kepresidenan, sementara sedang disiapkan, sebentar lagi,” kata Presiden di Istana Merdeka tadi malam seusai menerima kunjungan delegasi Senat Amerika Serikat. Jokowi mengatakan saat ini sudah ada calonnya, tetapi untuk penggantiannya masih dipersiapkan.

Sementara itu ketika ditanya apakah posisi kepala Staf Kepresidenan secara organisasi tetap seperti sekarang, langsung di bawah Presiden atau berada di dalam Sekretariat Kabinet, Presiden mengatakan masih dibahas secara mendalam. ”Itu sedang dihitung dan nanti dikalkulasi,” kata Presiden.

Rahmat sahid/ sucipto/ant