Sohibul Iman Presiden PKS, Salim Segaf Ketua Majelis Syuro
Senin, 10 Agustus 2015 - 18:06 WIB
Sohibul Iman Presiden PKS, Salim Segaf Ketua Majelis Syuro
A
A
A
BANDUNG - Salim Segaf Aljufrie terpilih menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan Hilmi Aminuddin. Salim terpilih melalui Sidang Musyawarah Majelis Syuro PKS yang digelar di Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Senin (10/8/2015).
“Sidang Musyawarah Majelis Syuro memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas keikhlasan, pengorbanan, dan kecintaan Ustaz Hilmi Aminuddin selama memberikan darma baktinya sebagai Ketua Majelis Syuro PKS,” kata Salim Segaf dalam siaran pers DPP PKS, Senin (10/8/2015).
Sementara itu, jabatan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS dipercayakan kepada Hidayat Nur Wahid. Salim juga mengumumkan Presiden PKS masa khidmad 2015-2020, yakni Muhammad Sohibul Iman yang menggantikan Anis Matta.
“Kita bersama telah membesarkan dan menjayakan partai ini. Kami mendukung kepemimpinan baru, termasuk kepemimpinan saudara Sohibul Iman sebagai Presiden PKS. Kita tumbuh di satu komunitas politik yang sama, kita belajar tentang makna keterusterangan dan ketaatan dalam pembelajaran politik,” tutur Anis Matta dalam siara pers.
Sementara, Presiden PKS terpilih Muhammad Sohibul Iman mengatakan musyawarah mufakat kepemimpinan di PKS bukan bersifat baru. Sebagai Presiden, Sohibul Iman akan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan.
“Kami akan melanjutkan hal-hal positif. Partai menghadapi berbagai tantangan, oleh karena itu kita harus terus berinovasi. Kuncinya, kerja sama dan dukungan kader serta simpatisan di seluruh wilayah, baik di dalam negeri, Indonesia, maupun luar negeri. Kami mengharapkan dukungan Anda semua,” ujarnya.
Musyawarah Majelis Syuro PKS diselenggarakan pada Ahad dan Senin, 9-10 Agustus 2015. Selain menetapkan Sohibul Iman sebagai Presiden PKS, sidang musyawarah juga memutuskan Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Taufik Ridlo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP), Mahfuzh Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP, serta Untung Wahono sebagai Sekretaris Majelis Syuro.
PILIHAN:
PDIP Yakin Pasal Penghinaan Presiden Bisa Masuk KUHP
“Sidang Musyawarah Majelis Syuro memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas keikhlasan, pengorbanan, dan kecintaan Ustaz Hilmi Aminuddin selama memberikan darma baktinya sebagai Ketua Majelis Syuro PKS,” kata Salim Segaf dalam siaran pers DPP PKS, Senin (10/8/2015).
Sementara itu, jabatan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS dipercayakan kepada Hidayat Nur Wahid. Salim juga mengumumkan Presiden PKS masa khidmad 2015-2020, yakni Muhammad Sohibul Iman yang menggantikan Anis Matta.
“Kita bersama telah membesarkan dan menjayakan partai ini. Kami mendukung kepemimpinan baru, termasuk kepemimpinan saudara Sohibul Iman sebagai Presiden PKS. Kita tumbuh di satu komunitas politik yang sama, kita belajar tentang makna keterusterangan dan ketaatan dalam pembelajaran politik,” tutur Anis Matta dalam siara pers.
Sementara, Presiden PKS terpilih Muhammad Sohibul Iman mengatakan musyawarah mufakat kepemimpinan di PKS bukan bersifat baru. Sebagai Presiden, Sohibul Iman akan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan.
“Kami akan melanjutkan hal-hal positif. Partai menghadapi berbagai tantangan, oleh karena itu kita harus terus berinovasi. Kuncinya, kerja sama dan dukungan kader serta simpatisan di seluruh wilayah, baik di dalam negeri, Indonesia, maupun luar negeri. Kami mengharapkan dukungan Anda semua,” ujarnya.
Musyawarah Majelis Syuro PKS diselenggarakan pada Ahad dan Senin, 9-10 Agustus 2015. Selain menetapkan Sohibul Iman sebagai Presiden PKS, sidang musyawarah juga memutuskan Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Taufik Ridlo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP), Mahfuzh Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP, serta Untung Wahono sebagai Sekretaris Majelis Syuro.
PILIHAN:
PDIP Yakin Pasal Penghinaan Presiden Bisa Masuk KUHP
(dam)
