NU Dorong Pembangunan Desa

JOMBANG - Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengharapkan Muktamar Ke-33 NU dapat menjadi momentum mendorong upaya pembangunan desa mengingat basis NU yang kebanyakan berada di wilayah perdesaan.

”Saya sebagai menteri desa dan kader NU tentu sangat berharap muktamar ini menjadi momentum untuk menyatukan semangat andil warga NU dalam upaya pembangunan desa yang menjadi salah satu tugas di Kemendes,” katanya di Jombang, Jawa Timur, kemarin.

Muktamar Ke-33 NU yang akan berlangsung di Kabupaten Jombang pada 1–5 Agustus nanti diharapkan dapat memberikan atmosfer semangat membangun desa yang menjadi program pemerintah. Hal ini karena selain warga NU notabene penduduk desa, pelaksanaan muktamar di Kota Santri itu sangat tepat untuk menyatukan suasana kebatinan para peserta muktamar dalam ikut serta memikirkan upaya pembangunan desa yang saat ini tengah menjadi fokus utama pemerintah.

Marwan juga mengatakan, selain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat membangun desa, Muktamar NU kali ini juga untuk menyatukan kembali ikhtiar NU sebagai organisasi yang lebih mengedepankan musyawarah dan toleransi. ”Ini perlu direfleksikan kembali di acara yang melibatkan kader NU dari berbagai tingkatan tersebut agar NU bisa istiqamah dalam menjaga keharmonisan antarumat,” katanya.

Menurut Marwan, warga NU sangat penting menjaga dan meningkatkan dua hal tersebut. Sebab, keduanya merupakan modal dasar dalam membangun Indonesia yang rahmatan lil alamin. ”Percuma kita membangun desa, tapi masyarakatnya masih terlalu kaku dalam menerima pendapat orang lain, keyakinan umat agama lain. Inilah tugas kita (NU) bersama, bagaimana agar ke depan tidak ada lagi masyarakat desa yang mempersoalkan perbedaan,” katanya.

Dengan sikap intoleransi yang masih terjadi berbagai daerah, Marwan menegaskan, betapapun semangat membangundesateruskitalakukan, akan sulit maju dan berkembang. Karena intoleransi sangat rentan diprovokasi yang berujung pada kerusuhan. ”Kita ambil contoh kasus kerusuhan antar umat beragama terakhir yang terjadi di Kabupaten Tolikara Papua beberapa pekan lalu. Sekali lagi, ini harus kita jadikan refleksi bersama, agar ke depan hal demikian tidak terjadi lagi di daerah atau desa yang lain,” katanya.

Sementara itu, anggota DPR Helmy Faishal Zaini mengatakan negara atau pemerintah mesti turut memperhatikan pesantren. ”Pesantren jangan dibiarkan dan ditinggalkan,” tegasnya saat berbicara pada diskusi dan bedah buku terbarunya Pesantren Akar Pendidikan Islam Nusantara.

Menurut Helmy, anggaran 20% APBN untuk pendidikan sebenarnya sudah ideal. Hanya anggaran untuk pesantren masih terlalu sedikit. Padahal pesantren memiliki kontribusi luar biasa dalam ikut membangun bangsa.

Sucipto