Negara Harus Bisa Melindungi Anak
Jum'at, 24 Juli 2015 - 23:25 WIB
Negara Harus Bisa Melindungi Anak
A
A
A
JAKARTA - Negara harus bisa melindungi anak dalam berbagai hal. Baik dari sisi kesehatan, terlindungi dari kekerasan dan menjamin pendidikan dengan kualitas yang baik.
“Anak-anak adalah masa depan kita, masa depan bangsa ini. Mereka harus mendapatkan yang terbaik. Terbaik dari kita semua, termasuk dari negara,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) Kamis 23 Juli kemarin.
Hary mengatakan, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama adalah kesehatan anak. Data Kementerian Sosial menyebutkan ada sekitar 5,4 juta balita mengalami gizi buruk.
“Pemerintah harus bisa mewujudkan zero hunger. Jangan ada lagi yang kelaparan di negeri yang berkelimpahan ini,” kata HT.
Secara umum, data Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan ada sekitar 19,4 juta jiwa masyarakat Indonesia kelaparan setiap harinya.
Kedua, anak-anak Indonesia juga harus terlindungi dari berbagai kekerasan. Mengutip data Kemensos sekitar 7 juta anak mengalami kasus kekerasan fisik, sedang 2,6 juta anak mengalami kekerasan emosional.
“Anak-anak juga harus terlindungi dari berbagai kekerasan. Tidak hanya terlindungi secara fisik saja, tapi juga terlindungi dari kekerasan verbal terhadap mereka,” tutur ayah lima anak itu.
Hal ketiga, adalah persoalan pendidikan. Salah satunya masalah putus sekolah. Berdasarkan catatan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tahun 2014, setidaknya ada 7,39 juta anak putus sekolah.
Salah satu penyebabnya, kemiskinan. Akibat ekonomi keluarga yang tidak mendukung dan mahalnya biaya pendidikan, jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan. Akibat kondisi perekonomian keluarga pula mereka terpaksa bekerja.
Selain kemiskinan dan keharusan bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, pernikahan usia dini juga menjadi pemicu tingginya angka putus sekolah di Indonesia. “Anak-anak juga harus terjamin kualitas pendidikannya,” ungkap HT.
Selain itu, akses terhadap pendidikan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Pria asal Surabaya itu mengatakan, pemerintah harus segera mengatasi berbagai persoalan anak dengan kebijakan yang tepat sasaran.
"Anak Indonesia memiliki hak untuk dilindungi oleh negara. Dari sisi kesehatan, terlindungi dari kekerasan dan terjamin pendidikannya," tegas HT. (Raka Mahesa)
“Anak-anak adalah masa depan kita, masa depan bangsa ini. Mereka harus mendapatkan yang terbaik. Terbaik dari kita semua, termasuk dari negara,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) Kamis 23 Juli kemarin.
Hary mengatakan, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama adalah kesehatan anak. Data Kementerian Sosial menyebutkan ada sekitar 5,4 juta balita mengalami gizi buruk.
“Pemerintah harus bisa mewujudkan zero hunger. Jangan ada lagi yang kelaparan di negeri yang berkelimpahan ini,” kata HT.
Secara umum, data Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan ada sekitar 19,4 juta jiwa masyarakat Indonesia kelaparan setiap harinya.
Kedua, anak-anak Indonesia juga harus terlindungi dari berbagai kekerasan. Mengutip data Kemensos sekitar 7 juta anak mengalami kasus kekerasan fisik, sedang 2,6 juta anak mengalami kekerasan emosional.
“Anak-anak juga harus terlindungi dari berbagai kekerasan. Tidak hanya terlindungi secara fisik saja, tapi juga terlindungi dari kekerasan verbal terhadap mereka,” tutur ayah lima anak itu.
Hal ketiga, adalah persoalan pendidikan. Salah satunya masalah putus sekolah. Berdasarkan catatan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tahun 2014, setidaknya ada 7,39 juta anak putus sekolah.
Salah satu penyebabnya, kemiskinan. Akibat ekonomi keluarga yang tidak mendukung dan mahalnya biaya pendidikan, jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan. Akibat kondisi perekonomian keluarga pula mereka terpaksa bekerja.
Selain kemiskinan dan keharusan bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, pernikahan usia dini juga menjadi pemicu tingginya angka putus sekolah di Indonesia. “Anak-anak juga harus terjamin kualitas pendidikannya,” ungkap HT.
Selain itu, akses terhadap pendidikan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Pria asal Surabaya itu mengatakan, pemerintah harus segera mengatasi berbagai persoalan anak dengan kebijakan yang tepat sasaran.
"Anak Indonesia memiliki hak untuk dilindungi oleh negara. Dari sisi kesehatan, terlindungi dari kekerasan dan terjamin pendidikannya," tegas HT. (Raka Mahesa)
(hyk)
