PPP Djan Nilai Gugatan Kubu Romi Ngaco
Kamis, 23 Juli 2015 - 22:56 WIB
PPP Djan Nilai Gugatan Kubu Romi Ngaco
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritik langkah kubu Romahurmuziy (Romi) yang mengajukan gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah.
Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan, Humphrey R Djemat menilai langkah kubu Romi itu akan sia-sia. "Upaya hukum yang sia-sia, ngaco, enggak ada dasar hukumnya," kata Humphrey kepada Sindonews, Kamis (23/7/2015).
Menurut dia, persoalan sebenarnya karena tidak diaturnya waktu penyelesaian mengenai partai yang sedang berkonflik atau berseteru di dalam Undang-undang Pilkada. "Itu yang jadi masalah," katanya. (Baca: Protes Aturan Pilkada, PPP Kubu Romi Somasi KPU)
Karena tidak diaturnya hal itu dalam UU Pilkada, kata dia, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015.(Baca: Disomasi Kubu Romi, Ini Reaksi KPU)
Dia berpendapat, kubu Romi ingin Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Muktamar Surabaya menjadi dasar untuk mengajukan calon pada pilkada serentak.
"Karena dia (Romi) anggap lagi menang dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, padahal tingkat pertama dia enggak mau kan, karena kubu kami menang, sekarang kan banding. Nah kalau kasasi dia kalah bagaimana," tuturnya.
PILIHAN:
Uji Materi Bukan Solusi, Menkumham Minta PPP Islah
Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan, Humphrey R Djemat menilai langkah kubu Romi itu akan sia-sia. "Upaya hukum yang sia-sia, ngaco, enggak ada dasar hukumnya," kata Humphrey kepada Sindonews, Kamis (23/7/2015).
Menurut dia, persoalan sebenarnya karena tidak diaturnya waktu penyelesaian mengenai partai yang sedang berkonflik atau berseteru di dalam Undang-undang Pilkada. "Itu yang jadi masalah," katanya. (Baca: Protes Aturan Pilkada, PPP Kubu Romi Somasi KPU)
Karena tidak diaturnya hal itu dalam UU Pilkada, kata dia, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015.(Baca: Disomasi Kubu Romi, Ini Reaksi KPU)
Dia berpendapat, kubu Romi ingin Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Muktamar Surabaya menjadi dasar untuk mengajukan calon pada pilkada serentak.
"Karena dia (Romi) anggap lagi menang dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, padahal tingkat pertama dia enggak mau kan, karena kubu kami menang, sekarang kan banding. Nah kalau kasasi dia kalah bagaimana," tuturnya.
PILIHAN:
Uji Materi Bukan Solusi, Menkumham Minta PPP Islah
(dam)
