PDIP Undang Risma, Mengapa Jokowi Tidak?
PDIP Undang Risma, Mengapa Jokowi Tidak?
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah menggelar sekolah calon kepala daerah buat membekali para kader PDIP yang akan berkiprah dalam ajang Pilkada serentak Desember 2015 mendatang.
Dalam sekolah tersebut, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri berhasil menghadirkan kepala daerah seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Keduanya bahkan didapuk menjadi pembicara sekolah.
Kedua kepala daerah tersebut, dinilai sebagai kader kebanggaan PDIP yang dianggap berhasil memimpin daerahnya. Lalu mengapa PDIP tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sekolah itu?
Bukankah Jokowi kader yang dinilai juga berhasil memimpin daerah ketika menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta? Bahkan sekarang memuncaki jabatan politik tertinggi sebagai Presiden RI.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ikhsan mengabaikan praduga ketiadaan Jokowi. Dia meyakini Jokowi akan diberikan kesempatan oleh partai berlambang banteng moncong putih buat mengisi 'kuliah' di sekolah kepala daerah.
"Mungkin nanti di ending atau penutupan sekolah, Jokowi dikasih kesempatan bicara," ucap Bakir saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Kamis (23/7/2015).
Namun jika Jokowi tak dihadirkan dalam sekolah itu, menurut Bakir, PDIP pasti memiliki pertimbangan lain. Seperti kesibukan Jokowi sebagai Presiden.
Bakir menolak dugaan Jokowi tak didapuk menjadi pembicara lantaran pertimbangan ideologis. Menurutnya, tidak tepat mengaitkan ketidakhadiran Jokowi karena Jokowi 'bukan' kader ideologis PDIP.
"Di tengah kecenderungan partai yang pragmatis, sulit mengklasifikasi kader ideologis. Apalagi bagi seorang Jokowi yang harus mempertimbangkan banyak kepentingan," ujarnya.
Dosen Pengajar Sosilologi Politik itu mengaku belum yakin, jika Jokowi dianggap sebagai representasi ideologi dari partai tersebut, meskipun Jokowi dipercaya PDIP menjadi Presiden. Bakir menilai, Jokowi tak ubahnya seperti 'petugas partai' yang kebetulan memiliki popularitas cukup tinggi.
Hal tersebut, katanya, berbeda dari kader PDIP lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau petinggi PDIP lainnya semisal Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Puan Mahamarani, serta kader yang menjadi kepala daerah lainnya. Mereka dinilai layak disebut kader ideologis partai karena intensitasnya bersama partai.
Sementara itu di tengah gempuran sistem politik yang serba pragmatis, PDIP atau partai politik lain dianggap sudah tak menjadikan 'ideologi' sebagai modal utama. Menurutnya, partai akan mempertimbangkan 'kekuasaan' sebagai modal yang utama.
"Dalam konteks ini Jokowi penting sebagai mantan Wali Kota Solo, bukan sebagai mantan Gubernur DKI atau Presiden yang baru dijalaninya," tuturnya.
Diketahui, sekolah calon kepala daerah PDIP yang digelar di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat sudah berlangsung sejak Selasa 21 Juli 2015, dan akan berakhir pada Jumat 24 Juli 2015 besok.
Dalam sekolah tersebut, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri berhasil menghadirkan kepala daerah seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Keduanya bahkan didapuk menjadi pembicara sekolah.
Kedua kepala daerah tersebut, dinilai sebagai kader kebanggaan PDIP yang dianggap berhasil memimpin daerahnya. Lalu mengapa PDIP tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sekolah itu?
Bukankah Jokowi kader yang dinilai juga berhasil memimpin daerah ketika menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta? Bahkan sekarang memuncaki jabatan politik tertinggi sebagai Presiden RI.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ikhsan mengabaikan praduga ketiadaan Jokowi. Dia meyakini Jokowi akan diberikan kesempatan oleh partai berlambang banteng moncong putih buat mengisi 'kuliah' di sekolah kepala daerah.
"Mungkin nanti di ending atau penutupan sekolah, Jokowi dikasih kesempatan bicara," ucap Bakir saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Kamis (23/7/2015).
Namun jika Jokowi tak dihadirkan dalam sekolah itu, menurut Bakir, PDIP pasti memiliki pertimbangan lain. Seperti kesibukan Jokowi sebagai Presiden.
Bakir menolak dugaan Jokowi tak didapuk menjadi pembicara lantaran pertimbangan ideologis. Menurutnya, tidak tepat mengaitkan ketidakhadiran Jokowi karena Jokowi 'bukan' kader ideologis PDIP.
"Di tengah kecenderungan partai yang pragmatis, sulit mengklasifikasi kader ideologis. Apalagi bagi seorang Jokowi yang harus mempertimbangkan banyak kepentingan," ujarnya.
Dosen Pengajar Sosilologi Politik itu mengaku belum yakin, jika Jokowi dianggap sebagai representasi ideologi dari partai tersebut, meskipun Jokowi dipercaya PDIP menjadi Presiden. Bakir menilai, Jokowi tak ubahnya seperti 'petugas partai' yang kebetulan memiliki popularitas cukup tinggi.
Hal tersebut, katanya, berbeda dari kader PDIP lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau petinggi PDIP lainnya semisal Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Puan Mahamarani, serta kader yang menjadi kepala daerah lainnya. Mereka dinilai layak disebut kader ideologis partai karena intensitasnya bersama partai.
Sementara itu di tengah gempuran sistem politik yang serba pragmatis, PDIP atau partai politik lain dianggap sudah tak menjadikan 'ideologi' sebagai modal utama. Menurutnya, partai akan mempertimbangkan 'kekuasaan' sebagai modal yang utama.
"Dalam konteks ini Jokowi penting sebagai mantan Wali Kota Solo, bukan sebagai mantan Gubernur DKI atau Presiden yang baru dijalaninya," tuturnya.
Diketahui, sekolah calon kepala daerah PDIP yang digelar di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat sudah berlangsung sejak Selasa 21 Juli 2015, dan akan berakhir pada Jumat 24 Juli 2015 besok.
(hyk)
Explore More