Sering Blunder, Jokowi Harus Serius Evaluasi Menteri
Jum'at, 10 Juli 2015 - 13:46 WIB
Sering Blunder, Jokowi Harus Serius Evaluasi Menteri
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah kesalahan yang dilakukan menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Lebih dari itu, sangat mungkin terjadi delegitimasi terhadap pemerintah.
Pengamat politik Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) M Imam Nasef mengatakan, kesalahan demi kesalahan yang dilakukan Kabinet Kerja ini sudah tidak dapat ditolerir lagi. Sebab kesalahan tersebut tidak hanya terjadi sekali-dua kali, tetapi sudah berkali-kali.
"Kondisi ini apabila tidak dijadikan sebagai bahan instrospeksi yang amat serius, bisa mengancam terjadinya delegitimasi terhadap pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi," kata Imam Nasef kepada Sindonews, Jumat (10/7/2015).
Menurut Imam, walaupun secara teknis yang membuat kesalahan itu bisa saja staf atau menteri terkait, akan tetapi tetap saja Presiden adalah orang yang harus paling bertanggung jawab terhadap sejumlah kesalahan tersebut.
Sebab kata Nasef, Presiden adalah chief of executive. Sehingga seluruh jajaran kabinet berada di bawah kendalinya. Kesalahan yang dilakukan jajaran kabinetnya harus dimaknai sebagai ketidakmampuan Presiden untuk menjalankan dan mengendalikan tata kelola pemerintahannya dengan baik.
"Presiden perlu melakukan evaluasi yang serius di internal kabinetnya, baik itu evaluasi personal terkait individu-individu yang menduduki pos-pos kementerian tertentu, maupun evaluasi institusional yang terkait dengan tata kelola pemerintahan," ucap Imam.
Memasuki semester kedua, Presiden seharusnya sudah mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pada prinsip-prinsip good governance.
"Apabila Presiden tidak ingin pemerintahannya terdelegitimasi, mulai saat ini, Presiden harus memastikan kerja-kerja kabinetnya mengacu pada prinsip zero mistake," tandasnya.
Pilihan:
Ketua DPR Sebut Putusan MK Sudah Final dan Mengikat
MK Sudah Diprediksi Kabulkan Gugatan UU Dinasti Politik
Pengamat politik Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) M Imam Nasef mengatakan, kesalahan demi kesalahan yang dilakukan Kabinet Kerja ini sudah tidak dapat ditolerir lagi. Sebab kesalahan tersebut tidak hanya terjadi sekali-dua kali, tetapi sudah berkali-kali.
"Kondisi ini apabila tidak dijadikan sebagai bahan instrospeksi yang amat serius, bisa mengancam terjadinya delegitimasi terhadap pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi," kata Imam Nasef kepada Sindonews, Jumat (10/7/2015).
Menurut Imam, walaupun secara teknis yang membuat kesalahan itu bisa saja staf atau menteri terkait, akan tetapi tetap saja Presiden adalah orang yang harus paling bertanggung jawab terhadap sejumlah kesalahan tersebut.
Sebab kata Nasef, Presiden adalah chief of executive. Sehingga seluruh jajaran kabinet berada di bawah kendalinya. Kesalahan yang dilakukan jajaran kabinetnya harus dimaknai sebagai ketidakmampuan Presiden untuk menjalankan dan mengendalikan tata kelola pemerintahannya dengan baik.
"Presiden perlu melakukan evaluasi yang serius di internal kabinetnya, baik itu evaluasi personal terkait individu-individu yang menduduki pos-pos kementerian tertentu, maupun evaluasi institusional yang terkait dengan tata kelola pemerintahan," ucap Imam.
Memasuki semester kedua, Presiden seharusnya sudah mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pada prinsip-prinsip good governance.
"Apabila Presiden tidak ingin pemerintahannya terdelegitimasi, mulai saat ini, Presiden harus memastikan kerja-kerja kabinetnya mengacu pada prinsip zero mistake," tandasnya.
Pilihan:
Ketua DPR Sebut Putusan MK Sudah Final dan Mengikat
MK Sudah Diprediksi Kabulkan Gugatan UU Dinasti Politik
(maf)
