Reshuffle Mendesak Dilakukan

JAKARTA - Desakan reshuffle Kabinet Kerja terus menggelinding. Sejumlah kalangan bahkan meminta agar tak hanya menteri bidang ekonomi yang layak diganti, tetapi juga bidang politik dan hukum.

Peneliti dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan saat ini ada tiga bidang yang dinilainya menurun dan patut dievaluasi. “Tiga posisi, ekonomi hukum politik, siapa pun yang bertanggung jawab di bidang-bidang itu memang harusnya Presiden Jokowi meletakkan orangorang yang kompeten. Karena jika hanya ekonomi yang dibenahi, tidak menyentuh masalah. Sebab yang hukum politik sama saja akan terpuruk,” ucapnya dalam diskusi dengan tema “Siapa Kena Reshuffle?” kemarin di Jakarta.

Menurutnya, akibat ketidakpastian hukum dan politik juga akan berdampak pada ekonomi. Kondisi politik yang gonjang-ganjing karena ada intervensi dari pemerintah juga dinilai sebagai bentuk tidak profesionalnya menteri pada bidang tersebut. “Jadi menurut saya tiga bidang tadi (ekonomi, politik, dan hukum) jadi pertimbangan Jokowi melakukan reshuffle,” ujarnya.

Dalam kabinet yang terpenting adalah kapabilitas dan kompetensi menteri pada bidangnya. “Saya cenderung tidak buat dikotomi antara menteri dari partai atau nonpartai. Yang saya persoalkan adalah kalau dia tidak mumpuni, tidak berkompetensi, tidak punya profesionalitas, dan kapasitas,” jelasnya.

Siti juga mengatakan nama Kabinet Kerja seakan tidak pas dengan visi misi Presiden yang menjunjung revolusi mental dan Nawacita serta Trisakti sebagai tujuannya. “Kabinetnya diubah saja jadi Kabinet Nawacita. Kabinet Kerja itu kayak pekerja. Ternyata tidak bermakna apaapa, kalau Nawacita mungkin adafilosofinya. Rujukannya jelas menuju Trisakti,” ungkapnya.

Sementara itu, peneliti dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyatakan beberapa menteri yang layak di-reshuffle merupakan menteri yang bergerak dalam bidang perekonomian. “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil layak di-reshuffle karena kondisi perekonomian yang menurun, itu ditandai oleh melesetnya target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2015, yang turun menjadi 4,7%,” paparnya.

Begitu juga lemahnya nilai mata uang rupiah yang menembus angka Rp13.000 per dolar AS. Karyono juga menyebut Menteri BUMN Rini M Soemarno yang dinilainya memiliki kebijakan-kebijakan kontroversial. “Dia mewacanakan perlunya menjual aset BUMN, Menteri Rini juga mewacanakan orang asing bisa menjadi direktur BUMN. Jelas bertentangan dengan asas prinsip Trisakti bahwa negara perlu kemandirian,” jelasnya.

Selain di bidang ekonomi, Karyono juga menyebutkan perlunya reposisi menteri bidang lain seperti Menko Polhukam. “Jadi dalam reshuffle kabinet harus didasarkan kompetensi yang jelas,” katanya. Karyono juga mengatakan Presiden Jokowi perlu mengevaluasi kinerja menterinya sebelum mereshuffle dengan membuat skoring oleh tim evaluasi yang dibentuk dengan Nawacita dan Trisakti harus dijadikan tolok ukurnya. “Sampai saat ini dua konsep (Nawacita dan Trisakti) unggulan itu sesungguhnya belum menjadi skema dan visi bersama antara Presiden Jokowi dengan para menterinya,” tegasnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan dalam reshuffle kabinetnya Jokowi harus lebih memikirkan kestabilan politik di DPR karena lembaga legislatif merupakan tempat kebijakan disetujui atau tidak. “Lebih baik pilih pertimbangan politiknya, pilih orang parpol; satu sisi dukung stabilitas politik, orang parpol juga bekerja lebih komunikatif,” tuturnya.

KMP Tak Ditawari

Adapun partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) membantah adanya tawaran dari pemerintah untuk masuk dalam kabinet. Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden. Jadi pihaknya tidak akan mencampuri hal itu.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengaku hingga kini belum ada pembahasan terkait dengan keinginan agar KMP masuk dalam kabinet. Partai-partai KMP saat ini sudah memberikan kontribusi yang baik untuk pemerintah.

Senada, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, kapan saja yang bersangkutan merombak kabinetnya tidak ada yang bisa menghalangi. Dia juga membantah bila ada permintaan kepada partai-partai yang tergabung dalam KMP untuk masuk dalam pemerintahan. “Belum-belum ada permintaan (untuk masuk di kabinet),” ucapnya di Jakarta Sabtu (4/7).

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, sebaiknya reshuffle dibicarakan setelah Lebaran. Pemerintah sebaiknya fokus pada kesiapan pelayanan saat Hari Raya Idul Fitri. “Sebab Lebaran sangat padat perpindahan penduduk, kelancaran dan keselamatan harus mendapat perhatian. Menteri-menteri juga masih fokus menangani itu, kasihlah kesempatan. Setelah Lebaran baru isu-isu reshuffle bisa dibicarakan,” katanya.

Ketua MPR itu mengaku pembicaraan mengenai reshuffle bisa dilakukan pada awal Agustus di mana situasi mulai tenang. Disinggung tawaran terhadap PAN, Zulkifli mengaku bagi PAN di dalam maupun di luar pemerintahan sama terhormatnya. “Kalau diajak bagaimana, ya nanti kita lihat kalaunya itu. Soal kementerian mana yang harus dievaluasi ya itu hak prerogatif Presiden, diserahkan kepada beliau,” katanya.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengaku, selain kementerian di bidang ekonomi, kinerja kementerian yang perlu disoroti adalah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia(Kemenkumham) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). “Itu hukum masih kacau balau, Kemenkumham. Saya kira banyaklah yang nggak perform di bidang hukum dan ekonomi terutama,” katanya.

Wakil Ketua DPR itu mengaku sejauh ini tidak ada tawaran kepada Koalisi Merah Putih (KMP) untuk bergabung dalam pemerintahan. Fadli Zon yakin partai-partai yang berada di KMP tetap pada pandangannya. “Kita lihat saja dulu, nggak usah berandai-andai,” sebutnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle kepada Presiden Jokowi. Menurut Anis, sebenarnya sulit untuk memberikan penilaian karena masa kerja kabinet belum mencapai setahun.

“Tapi kita serahkan kepada Presiden. Itu merupakan domain Presiden. Belum saatnya membicarakan persoalan itu,” paparnya. Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz mengatakan, pertemuan ini tidak membahas soal reshuffle karena itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

Mula akmal/sucipto