Gerindra: Reshuffle Harus Terbebas dari Politik Balas Budi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan tidak kembali menerapkan politik balas budi dalam melakukan perombakan atau reshuffle kabinet nantinya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani berpendapat, Kabinet Kerja saat ini sudah sarat dengan politik balas budi. Hal itu terlihat dengan memberikan jabatan strategis kepada para pendukungnya di Pilpres 2014 lalu.

"Politik balas budi itu baik, tapi kalau jadi bikin masalah, saya kira presiden bisa mengambil tindakan cepat dari keterpurukan," ujar Ahmad Muzani usai acara buka puasa bersama Fraksi Partai Gerindra DPR di Aula Komplek Perumahan DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2015).

Dia menjelaskan, hampir setahun berjalan pemerintahan Jokowi-JK tidak kunjung menunjukkan kemajuan. "Ekonomi itu rusak lebih rendah dibanding Presiden Jokowi sebelum jadi presiden. Nilai tukar rupiah sebelum Jokowi Rp9.000-Rp9.500, sekarang Rp13.000 atau Rp4.000 lebih tinggi," tuturnya.

Kemudian, kata dia, target penerimaan pajak tidak mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan saat ini pun dinilainya tidak meningkat.

"Mencapai 5% pun berat. Tenaga kerja hampir tidak ada serapan, yang ada ancaman semua pemecatan di semua sektor. Daya beli masyarakat di sektor konsumsi rendah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Muzani menilai, keinginan Presiden Jokowi tidak mampu direfleksikan oleh para menterinya. Pasalnya, banyak menteri Kabinet Kerja yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

"Kalau presiden peka, harus menolong pemerintahannya. Kesempatan ada pada presiden untuk menggunakan reshuffle. Jika reshuffle dilakukan nanti, Jokowi jangan terlalu terbebani dengan balas budi," pungkas dia.

PILIHAN:
Ungkap Menteri Kecilkan Presiden, PDIP Cari Perhatian Jokowi


Pengamat: Ada Upaya Delegitimasi Sosok Menteri di Kabinet