Kritikan Pedas PDIP untuk Menteri dari Profesional
Jum'at, 03 Juli 2015 - 17:16 WIB
Kritikan Pedas PDIP untuk Menteri dari Profesional
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional atau non partai politik (parpol), justru tidak profesional.
Selain itu sambung Ahmad Basarah, menteri kalangan profesional juga tidak memberi keuntungan politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yang harusnya bekerja, profesional, punya kompetensi punya integritas karena mengaku dari kalangan profesional pada praktiknya tidak profesional," kata Basarah di Istana, Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Basarah mengaku, PDIP mulai khawatir dengan jalannya pemerintahan saat ini, pasalnya sebagai partai pengusung PDIP juga ikut tanggung jawab.
"Atas dasar realitas itu muncul gagasan agar PDIP lebih signifikan kader-kadernya membantu Pak Jokowi di pemerintahan," ungkapnya.
Evaluasi kinerja menteri Kabinet Kerja akan berujung pada evaluasi terhadap menteri-menteri tersebut. Mengenai menteri yang layak diganti versi PDIP, kata dia, hak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kepada Jokowi.
"Saya rasa itu hak prerogatif Ibu Ketua Umum untuk menyampaikan langsung," tegasnya.
Pilihan:
Menkumham dan Menpora Menteri Paling Banyak Bikin Gaduh
Perkara Golkar, Yusril Santai Hadapi 3 Saksi Kubu Agung
Selain itu sambung Ahmad Basarah, menteri kalangan profesional juga tidak memberi keuntungan politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yang harusnya bekerja, profesional, punya kompetensi punya integritas karena mengaku dari kalangan profesional pada praktiknya tidak profesional," kata Basarah di Istana, Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Basarah mengaku, PDIP mulai khawatir dengan jalannya pemerintahan saat ini, pasalnya sebagai partai pengusung PDIP juga ikut tanggung jawab.
"Atas dasar realitas itu muncul gagasan agar PDIP lebih signifikan kader-kadernya membantu Pak Jokowi di pemerintahan," ungkapnya.
Evaluasi kinerja menteri Kabinet Kerja akan berujung pada evaluasi terhadap menteri-menteri tersebut. Mengenai menteri yang layak diganti versi PDIP, kata dia, hak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kepada Jokowi.
"Saya rasa itu hak prerogatif Ibu Ketua Umum untuk menyampaikan langsung," tegasnya.
Pilihan:
Menkumham dan Menpora Menteri Paling Banyak Bikin Gaduh
Perkara Golkar, Yusril Santai Hadapi 3 Saksi Kubu Agung
(maf)
