Jokowi Diminta Beri Kepastian Menterinya Soal Reshuffle
Jum'at, 03 Juli 2015 - 13:45 WIB
Jokowi Diminta Beri Kepastian Menterinya Soal Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta jangan terlalu lama membiarkan kondisi ketidakpastian mengenai polemik reshuffle kabinet.
Wakil Ketua MP Hidayat Nur Wahid mengatakan, Jokowi yang mengetahui ada tidaknya reshuffle kabinet. Alasannya, Jokowi selaku presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti menterinya.
"Dan sebaiknya jangan terlalu lama isu ini digantung, sebab kalau memang tidak akan reshuffle, tegaskan tidak ada, tapi kalau ada laksanakan," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, jika terlalu lama Jokowi membiarkan isu ini berkembang, dia khawatir berpengaruh terhadap kinerja para menteri.
"Pejabat esselon di bawahnya juga mau melaksanakan kegiatan bingung, kalau di reshuffle bagaimana," ucapnya.
Dia berharap, jika keputusan Jokowi melakukan reshuffle kabinet tidak dipengaruhi tekanan dari pihak tertentu. "Mungkin jadi bagian dari ujian beliau untuk tidak transaksional," imbuhnya.
Baca: Reshuffle Kabinet Disarankan Sebelum Lebaran.
Wakil Ketua MP Hidayat Nur Wahid mengatakan, Jokowi yang mengetahui ada tidaknya reshuffle kabinet. Alasannya, Jokowi selaku presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti menterinya.
"Dan sebaiknya jangan terlalu lama isu ini digantung, sebab kalau memang tidak akan reshuffle, tegaskan tidak ada, tapi kalau ada laksanakan," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, jika terlalu lama Jokowi membiarkan isu ini berkembang, dia khawatir berpengaruh terhadap kinerja para menteri.
"Pejabat esselon di bawahnya juga mau melaksanakan kegiatan bingung, kalau di reshuffle bagaimana," ucapnya.
Dia berharap, jika keputusan Jokowi melakukan reshuffle kabinet tidak dipengaruhi tekanan dari pihak tertentu. "Mungkin jadi bagian dari ujian beliau untuk tidak transaksional," imbuhnya.
Baca: Reshuffle Kabinet Disarankan Sebelum Lebaran.
(kur)
