Menteri Kabinet Kerja Belum Pahami Visi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut mengevaluasi kinerja menteri kabinet kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Jusuf Kalla (JK).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Ahmad Basarah menilai saat ini sejumlah menteri belum menjalankan dengan baik visi dan misi pemerintahan Jokowi.
Dia mencontohan hingga kini pertumbuhan ekonomi masih lambat. "Terutama di sektor ekonomi masih pelambatan (ekonomi)," kata Basarah di sela-sela acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015).
Oleh karena itu, dia berpendapat pembangunan nasional yang diinginkan partainya belum didukung oleh kapasitas kerja para menteri tersebut. "Kami menilai bahwa menteri kabinet Pak Jokowi belum mampu menerjemahkan visi dan misi Pak Jokowi," katanya.
Kendati demikian masalah perombakan atau reshuffle kabinet, kata dia, PDIP tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai kepala pemerintahan saat ini.
"Reshuffle dalam artian kewenangan Presiden, hak prerogatif itu sepenuhnya ada di tangan presiden," tuturnya.
PILIHAN :
Presiden Jokowi Disarankan Tata Ulang Kabinet
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Ahmad Basarah menilai saat ini sejumlah menteri belum menjalankan dengan baik visi dan misi pemerintahan Jokowi.
Dia mencontohan hingga kini pertumbuhan ekonomi masih lambat. "Terutama di sektor ekonomi masih pelambatan (ekonomi)," kata Basarah di sela-sela acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015).
Oleh karena itu, dia berpendapat pembangunan nasional yang diinginkan partainya belum didukung oleh kapasitas kerja para menteri tersebut. "Kami menilai bahwa menteri kabinet Pak Jokowi belum mampu menerjemahkan visi dan misi Pak Jokowi," katanya.
Kendati demikian masalah perombakan atau reshuffle kabinet, kata dia, PDIP tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai kepala pemerintahan saat ini.
"Reshuffle dalam artian kewenangan Presiden, hak prerogatif itu sepenuhnya ada di tangan presiden," tuturnya.
PILIHAN :
Presiden Jokowi Disarankan Tata Ulang Kabinet
(dam)