Soal Dana Aspirasi, DPR Diminta Kembali ke Jalan yang Benar
Sabtu, 27 Juni 2015 - 17:37 WIB
Soal Dana Aspirasi, DPR Diminta Kembali ke Jalan yang Benar
A
A
A
JAKARTA - Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dana aspirasi terus menuai penolakan. Pasalnya, kebijakan yang nilainya mencapai Rp20 miliar per anggota DPR itu dianggap sebagai keputusan yang sepihak dan menyimpang.
"Keputusan yang sangat distorsif terhadap tata kelola pemerintah yang presidensial," kata Pengamat Politik dari Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi bertajuk di Gado-gado Boplo di Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).
Nico menilai, keputusan DPR dalam meloloskan dana yang diperuntukkan bagi setiap anggota DPR untuk pembangunan di daerah pemilihannya itu telah melampaui kewenangannya sebagai legislatif.
"Saya kira legislatif bisa harus kembali ke relnya yang benar, legislasi dan pengawasan," tukasnya.
Dia menduga, efektivitas dana itu nantinya akan menimbulkan ruang korupsi dan manipulasi, karena digunakan sebagai dana politik akibat terjerat hutang-hutang politik pada masa sebelumnya.
"Dana aspirasi harus ditolak, pemerintah harus tegas untuk tidak beri ruang ke anggota DPR," tandas Nico.
PILIHAN:
Kekhawatiran Pemerintah Soal Dana Aspirasi DPR
"Keputusan yang sangat distorsif terhadap tata kelola pemerintah yang presidensial," kata Pengamat Politik dari Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi bertajuk di Gado-gado Boplo di Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).
Nico menilai, keputusan DPR dalam meloloskan dana yang diperuntukkan bagi setiap anggota DPR untuk pembangunan di daerah pemilihannya itu telah melampaui kewenangannya sebagai legislatif.
"Saya kira legislatif bisa harus kembali ke relnya yang benar, legislasi dan pengawasan," tukasnya.
Dia menduga, efektivitas dana itu nantinya akan menimbulkan ruang korupsi dan manipulasi, karena digunakan sebagai dana politik akibat terjerat hutang-hutang politik pada masa sebelumnya.
"Dana aspirasi harus ditolak, pemerintah harus tegas untuk tidak beri ruang ke anggota DPR," tandas Nico.
PILIHAN:
Kekhawatiran Pemerintah Soal Dana Aspirasi DPR
(kri)
