Ditagih, Janji Jokowi Tetapkan Hari Santri Nasional
Ditagih, Janji Jokowi Tetapkan Hari Santri Nasional
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menepati janjinya menetapkan Hari Santri Nasional. Janji itu diucapkan Jokowi saat masa kampanye Pemilihan Presiden 2014.
Wakil Ketua DPP Laskar Santri Nusantara, Didik Setiyawan berharap Menteri Agama dapat memeroses perintah Presiden Jokowi terkait penetapan Hari Santri. Kendati demikian, dia mengingatkan agar tetap mewaspadai adanya kepentingan dari pihak tertentu yang mencoba mengklaim penetapan Hari Santri.
"Hal ini penting untuk menjaga agar penetapan Hari Santri Indonesia benar-benar memenuhi harapan seluruh santri Indonesia," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Kamis 25 Juni 2015.
Dia yakin penetapan Hari Santri akan mendorong partisipasi dan kontribusi yang lebih positif dan berkualitas dari kalangan santri untuk memajukan negara.
Didik mendukung apabila pada akhirnya tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri, bukan tanggal 1 Muharram sebagaimana janji kampanye Jokowi.
"Kami dapat memahami hal itu karena tanggal 1 Muharram sudah menjadi Tahun Baru umat Islam sedunia dan sudah ditetapkan menjadi hari libur nasional," katanya.
Menurut dia, 22 Oktober adalah hari revolusi santri melawan kolonialisme Belanda. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asyari mengumandangkan Resolusi Jihad melawan Belanda (NICA) yang hendak kembali menjajah Indonesia.
"Penetapan Hari Santri Indonesia pada tanggal 22 Oktober sangat tepat karena mengandung muatan historis yang sangat heroik dan monumental perjalanan sejarah bangsa khususnya bagi kalangan santri Indonesia," tuturnya.
Resolusi Jihad 22 Oktober inilah yang menggelorakan semangat dan menggerakkan perjuangan santri bersama rakyat secara bahu membahu dipimpin Bung Tomo yang berpuncak pada perang terbuka mengusir penjajah Belanda pada 10 November di Surabaya.
"Tidak terhitung banyaknya santri gugur sebagai syuhada dalam perjuangan revolusioner mengusir penjajah Belanda yang diawali Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang berpuncak pada 10 November 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional," tuturnya.
PILIHAN :
Imparsial Tuding Jokowi Ingkar Janji
Wakil Ketua DPP Laskar Santri Nusantara, Didik Setiyawan berharap Menteri Agama dapat memeroses perintah Presiden Jokowi terkait penetapan Hari Santri. Kendati demikian, dia mengingatkan agar tetap mewaspadai adanya kepentingan dari pihak tertentu yang mencoba mengklaim penetapan Hari Santri.
"Hal ini penting untuk menjaga agar penetapan Hari Santri Indonesia benar-benar memenuhi harapan seluruh santri Indonesia," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Kamis 25 Juni 2015.
Dia yakin penetapan Hari Santri akan mendorong partisipasi dan kontribusi yang lebih positif dan berkualitas dari kalangan santri untuk memajukan negara.
Didik mendukung apabila pada akhirnya tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri, bukan tanggal 1 Muharram sebagaimana janji kampanye Jokowi.
"Kami dapat memahami hal itu karena tanggal 1 Muharram sudah menjadi Tahun Baru umat Islam sedunia dan sudah ditetapkan menjadi hari libur nasional," katanya.
Menurut dia, 22 Oktober adalah hari revolusi santri melawan kolonialisme Belanda. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asyari mengumandangkan Resolusi Jihad melawan Belanda (NICA) yang hendak kembali menjajah Indonesia.
"Penetapan Hari Santri Indonesia pada tanggal 22 Oktober sangat tepat karena mengandung muatan historis yang sangat heroik dan monumental perjalanan sejarah bangsa khususnya bagi kalangan santri Indonesia," tuturnya.
Resolusi Jihad 22 Oktober inilah yang menggelorakan semangat dan menggerakkan perjuangan santri bersama rakyat secara bahu membahu dipimpin Bung Tomo yang berpuncak pada perang terbuka mengusir penjajah Belanda pada 10 November di Surabaya.
"Tidak terhitung banyaknya santri gugur sebagai syuhada dalam perjuangan revolusioner mengusir penjajah Belanda yang diawali Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang berpuncak pada 10 November 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional," tuturnya.
PILIHAN :
Imparsial Tuding Jokowi Ingkar Janji
(dam)
Explore More