Pengamat Sarankan Jokowi Ganti Menteri Rini
Rabu, 24 Juni 2015 - 21:51 WIB
Pengamat Sarankan Jokowi Ganti Menteri Rini
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Somarno. Menteri Rini dinilai berpotensi memperkeruh hubungan Presiden Jokowi dengan partai pendukung, dan partai oposisi.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong tahun 2001 hingga tahun 2004 itu juga dianggap berpotensi menjadi beban jangka panjang pemerintah.
"Penting untuk di-reshuffle," kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, Rabu (24/6/2015).
Menurut dia, Menteri Rini tidak disukai oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), koalisi partai politik pendukung pemerintah. Kata dia, sikap yang sama juga ditunjukan Koalisi Merah Putih (KMP).
Dia menilai KMP sangat marah dengan tindakan Rini Soemarno melakukan perjanjian hutang dengan Pemerintahan Tiongkok sebesar Rp520 triliun melalui sejumlah BUMN.
"Hutang yang sedemikian besar dilakukan tanpa melewati persetujuan DPR", katanya.
KIH pun dinilai Igor meraa resah terjadap Menteri Rini karena dianggap sudah menelikung partai-partai pendukung Jokowi dengan cara yang kurang baik.
"Saya mendengar kabar PDIP lewat Sekjen Hasto Kristiyanto sudah menegur secara tidak langsung Menteri Rini terhadap potensi skandal dana Rp48 triliun untuk BUMN," ucapnya.
PDIP, menurut dia, menginginkan dana itu masuk dalam saluran ekonomi kerakyatan, seperti membeli perahu-perahu nelayan, membangun infrastruktur desa dan memberikan saluran pendanaan untuk Koperasi dan UKM.
Akan tetapi atas pengaruh Menteri Rini, kata dia, dana BUMN itu dimasukkan dan dipaksakan ke dalam pos-pos anggaran BUMN. "Potensi manfaat uang negara itu jelas dalam bahaya, karena sudah dikonversi dari dana negara menjadi dana bisnis, nantinya bisa menjadi keprihatinan bagi bangsa," tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, Presiden Jokowi disarankan cermat membaca peta partai politik, dan juga tidak bergantung pada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.
"Jangan sampai Pak Presiden terbawa arus petualangan politik orang-perorang karena justru bisa menimbulkan instabilitas politik," ungkapnya.
PILIHAN :
DPR: Menteri Rini Jangan Gadaikan BUMN ke China
Jokowi Minta Menteri Tidak Diganggu Isu Reshuffle
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong tahun 2001 hingga tahun 2004 itu juga dianggap berpotensi menjadi beban jangka panjang pemerintah.
"Penting untuk di-reshuffle," kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, Rabu (24/6/2015).
Menurut dia, Menteri Rini tidak disukai oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), koalisi partai politik pendukung pemerintah. Kata dia, sikap yang sama juga ditunjukan Koalisi Merah Putih (KMP).
Dia menilai KMP sangat marah dengan tindakan Rini Soemarno melakukan perjanjian hutang dengan Pemerintahan Tiongkok sebesar Rp520 triliun melalui sejumlah BUMN.
"Hutang yang sedemikian besar dilakukan tanpa melewati persetujuan DPR", katanya.
KIH pun dinilai Igor meraa resah terjadap Menteri Rini karena dianggap sudah menelikung partai-partai pendukung Jokowi dengan cara yang kurang baik.
"Saya mendengar kabar PDIP lewat Sekjen Hasto Kristiyanto sudah menegur secara tidak langsung Menteri Rini terhadap potensi skandal dana Rp48 triliun untuk BUMN," ucapnya.
PDIP, menurut dia, menginginkan dana itu masuk dalam saluran ekonomi kerakyatan, seperti membeli perahu-perahu nelayan, membangun infrastruktur desa dan memberikan saluran pendanaan untuk Koperasi dan UKM.
Akan tetapi atas pengaruh Menteri Rini, kata dia, dana BUMN itu dimasukkan dan dipaksakan ke dalam pos-pos anggaran BUMN. "Potensi manfaat uang negara itu jelas dalam bahaya, karena sudah dikonversi dari dana negara menjadi dana bisnis, nantinya bisa menjadi keprihatinan bagi bangsa," tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, Presiden Jokowi disarankan cermat membaca peta partai politik, dan juga tidak bergantung pada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.
"Jangan sampai Pak Presiden terbawa arus petualangan politik orang-perorang karena justru bisa menimbulkan instabilitas politik," ungkapnya.
PILIHAN :
DPR: Menteri Rini Jangan Gadaikan BUMN ke China
Jokowi Minta Menteri Tidak Diganggu Isu Reshuffle
(dam)
