Antinomi dan Pancasila

KELLY MANTHOVANI
Mahasiswi Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila telah dijadikan sebagai norma dasar yang menjadi landasan dan dasar negara dalam membuat berbagai kebijakan.

Dalam tatanan norma, Pancasila dijadikan sebagai grundnorm (norma tertinggi, tidak ada norma lebih tinggi yang ada di atasnya). Pancasila mengandung antinomi dalam arti keserasian antara satu nilai dan nilai yang lain. Nilai-nilai tersebut berpasangan, namun saling bertentangan. Sebagai contoh dalam kebebasan. Kebebasan yang tidak didasari tanggung jawab akan memusnahkan kebebasan itu sendiri.

Kebebasan tanpa ketertiban adalah anarki. Sedangkan ketertiban tanpa kebebasan adalah otoriter. Dalam hukum, istilah kebebasan disebut kesebandingan hukum yang mewakili kepentingan pribadi. Sedangkan ketertiban disebut kepastian hukum yang mewakili kepentingan antarpribadi. Keadilan yang dimaksud Pancasila adalah keadaan di antara kepastian dan kesebandingan.

Sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila menunjukkan ada hubungan antara Pencipta dan ciptaannya. Sila kedua menunjukkan keserasian hubungan antarindividu. Pernyataan ”Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan bentuk pernyataan kalbu (rohani) dalam arti ia mampu mawas diri apakah ia sudah hidup secara logis, etis, dan estetis.

Sila ketiga menunjukkan perlunya persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Hal yang paling penting di era global adalah menghargai pendapat dan pemikiran orang lain. Dalam hal perang pemikiran yang digunakan adalah akal pikir. Sila keempat menunjukkan keserasian melalui konsensus untuk mempertahankan kebersamaan dalam perbedaan.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti tidak ada satu orang pun bagian dari rakyat Indonesia yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan.