Bamsoet: Ibarat Mobil, Jokowi-JK Sudah Dua Kali Tabrakan
Bamsoet: Ibarat Mobil, Jokowi-JK Sudah Dua Kali Tabrakan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berbeda pandangan terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beda pendapat tersebut langsung dikritik.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Jokowi dan JK jika diibaratkan mengemudikan mobil masing-masing dari arah berlawanan, keduanya sudah dua kali bertabrakan.
Dia mencontohkan, Jokowi dan JK pernah beda pendapat terkait terkait pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Saat itu, JK meminta Menpora Imam Nahrawi mencabut pembekuan PSSI. Sementara, Presiden Jokowi justru memerintahkan sebaliknya.
"Tabrakan keduanya terjadi lagi pada isu revisi UU KPK. Wapres, Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM setuju UU KPK direvisi. Tetapi presiden menolak revisi dimaksud," kata Bamsoet melalui pesan singkat kepada Sindonews, Minggu (21/6/2015).
Anggota Komisi III DPR ini mensinyalir, silang pendapat di antara pejabat tinggi pemerintah begitu sering terjadi menunjukkan banyak masalah tidak dibawa ke sidang kabinet.
"Kalau tidak dibawa ke sidang kabinet, berarti para menteri punya agenda sendiri-sendiri yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan ke presiden," imbuhnya.
Bamsoet menambahkan, tidak heran jika persepsi publik tentang manajemen kepemimpinan Jokowi masih negatif alias amburadul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai belum penuh bisa mengendalikan bawahannya.
"Kalau para menteri masih punya agenda sendiri-sendiri, itu pun menjadi bukti bahwa presiden belum mampu mengendalikan para pembantu terdekatnya," tandasnya.
Pilihan:
Kerap Beda Pandangan, Jokowi-JK Jangan Bikin Bingung Publik
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Jokowi dan JK jika diibaratkan mengemudikan mobil masing-masing dari arah berlawanan, keduanya sudah dua kali bertabrakan.
Dia mencontohkan, Jokowi dan JK pernah beda pendapat terkait terkait pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Saat itu, JK meminta Menpora Imam Nahrawi mencabut pembekuan PSSI. Sementara, Presiden Jokowi justru memerintahkan sebaliknya.
"Tabrakan keduanya terjadi lagi pada isu revisi UU KPK. Wapres, Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM setuju UU KPK direvisi. Tetapi presiden menolak revisi dimaksud," kata Bamsoet melalui pesan singkat kepada Sindonews, Minggu (21/6/2015).
Anggota Komisi III DPR ini mensinyalir, silang pendapat di antara pejabat tinggi pemerintah begitu sering terjadi menunjukkan banyak masalah tidak dibawa ke sidang kabinet.
"Kalau tidak dibawa ke sidang kabinet, berarti para menteri punya agenda sendiri-sendiri yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan ke presiden," imbuhnya.
Bamsoet menambahkan, tidak heran jika persepsi publik tentang manajemen kepemimpinan Jokowi masih negatif alias amburadul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai belum penuh bisa mengendalikan bawahannya.
"Kalau para menteri masih punya agenda sendiri-sendiri, itu pun menjadi bukti bahwa presiden belum mampu mengendalikan para pembantu terdekatnya," tandasnya.
Pilihan:
Kerap Beda Pandangan, Jokowi-JK Jangan Bikin Bingung Publik
(kri)
Explore More