DPR Klaim Dana Aspirasi Sejalan dengan Nawacita Jokowi
DPR Klaim Dana Aspirasi Sejalan dengan Nawacita Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Program Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dengan program dana aspirasi DPR dinilai merupakan program yang sejalan dengan Nawacita yang merupakan ruh dari program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, program dana aspirasi lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur daerah.
"Iya memang kita ikut nawacita. Kita ini menurut pada RKP (rancangan kerja pemerintah) dari pemerintahan Pak Jokowi, dari program yang kita rencanakan ini sesuai dengan program perencanaan pemerintah," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) UP2DP DPR Totok Daryanto saat dihubungi SINDO, Minggu 21 Juni 2015 malam.
Totok menjelaskan, dana aspirasi ini lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur di daerah. Hal itu bisa dilihat sendiri dalam draf peraturan program UP2DP yang tengah dibahas oleh panja. Dalam draf peraturan tersebut hanya mengatur tentang tata cara dan prosedur pengusulan program ke pemerintah.
"Melihat situasi ekonomi yang susah seperti ini, saya kira program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi penting," jelas Wakil Ketua Umum DPP PAN itu.
Menurut Totok, DPR perlu memikirkan kepentingan masyarakat langsung yang tidak diperhatikan karena ada bias dalam perencanaan. Karena dia menilai, mekanisme musrenbang yang dilakukan saat ini tidak berjalan lantaran semua program selama ini harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pejabat di tingkat atas.
"Perencanaan nasional memang harus diacak-acak, memang selama ini sudah beres? Yang lokal-lokal ini yang penting," ujarnya.
Totok mengakui memang DPR memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tapi itu merupakan fungsi dalam lingkup nasional. Anggota dewan sebagai perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) juga harus menjalankan fungsi representasi dari dapilnya.
Sehingga, lanjutnya, DPR yang memiliki fungsi pengawasan langsung dan terjun langsung ke masyarakat di dapil. Program yang diusulkan pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Ditambahaknnya, dana aspirasi menjadi urusan pemerintah, yang penting bagi DPR usulan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. "Jadi apa yang salah dan diributkan? Ini mekanisme baru yang akan menjembatani aturan kekurangan dalam perencanaan pembangunan selama ini," tandasnya.
PILIHAN:
Formappi: Dana Aspirasi Bisa Bikin Kacau
Dana Aspirasi Ancam Keberadaan Partai Politik
"Iya memang kita ikut nawacita. Kita ini menurut pada RKP (rancangan kerja pemerintah) dari pemerintahan Pak Jokowi, dari program yang kita rencanakan ini sesuai dengan program perencanaan pemerintah," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) UP2DP DPR Totok Daryanto saat dihubungi SINDO, Minggu 21 Juni 2015 malam.
Totok menjelaskan, dana aspirasi ini lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur di daerah. Hal itu bisa dilihat sendiri dalam draf peraturan program UP2DP yang tengah dibahas oleh panja. Dalam draf peraturan tersebut hanya mengatur tentang tata cara dan prosedur pengusulan program ke pemerintah.
"Melihat situasi ekonomi yang susah seperti ini, saya kira program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi penting," jelas Wakil Ketua Umum DPP PAN itu.
Menurut Totok, DPR perlu memikirkan kepentingan masyarakat langsung yang tidak diperhatikan karena ada bias dalam perencanaan. Karena dia menilai, mekanisme musrenbang yang dilakukan saat ini tidak berjalan lantaran semua program selama ini harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pejabat di tingkat atas.
"Perencanaan nasional memang harus diacak-acak, memang selama ini sudah beres? Yang lokal-lokal ini yang penting," ujarnya.
Totok mengakui memang DPR memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tapi itu merupakan fungsi dalam lingkup nasional. Anggota dewan sebagai perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) juga harus menjalankan fungsi representasi dari dapilnya.
Sehingga, lanjutnya, DPR yang memiliki fungsi pengawasan langsung dan terjun langsung ke masyarakat di dapil. Program yang diusulkan pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Ditambahaknnya, dana aspirasi menjadi urusan pemerintah, yang penting bagi DPR usulan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. "Jadi apa yang salah dan diributkan? Ini mekanisme baru yang akan menjembatani aturan kekurangan dalam perencanaan pembangunan selama ini," tandasnya.
PILIHAN:
Formappi: Dana Aspirasi Bisa Bikin Kacau
Dana Aspirasi Ancam Keberadaan Partai Politik
(kri)
Explore More